apahabar.com, MARABAHAN – Tidak lebih dari 10 relawan UPT Damkar Barito Kuala dipanggil Bupati, Hj Noormiliyani AS, Senin (7/10). Panggilan itu terkait sejumlah keluhan yang disampaikan.
Sebelumnya relawan UPT Damkar merasa kurang mendapat penghargaan, lantaran beban kerja tidak sebanding dengan anggaran.
Terutama sejak Juli hingga September 2019 atau puncak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Batola, mereka ikut pontang-panting melakukan pemadaman di beberapa kecamatan.
Memang penanganan Karhutla merupakan tugas utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Namun demikian, tak semua kejadian dapat ditangani BPBD akibat kendalan armada, tenaga dan jarak.
Tugas inilah yang kemudian ditutupi UPT Damkar bersama Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) swasta. Padahal selain membantu menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, mereka juga berkewajiban mengatasi kebakaran perumahan dan gedung.
Untuk tugas-tugas itu, relawan UPT Damkar menerima Rp40 ribu sebagai biaya transport latihan. Kemudian pasca aktivitas pemadaman, mereka diberi biaya transport sebesar Rp50 ribu.
Di atas kertas, mereka bisa memperoleh pemasukan lebih banyak. Lantaran terdapat dua hingga tiga kejadian selama sehari sejak Juli 2019.
Faktanya ekspektasi itu tak sebanding kenyataan. Mengingat hanya satu kejadian dalam sehari yang dapat dilaporkan sebagai aktivitas.
Disamping uang transport, mereka juga menginginkan uang bulanan. Seperti yang dirasakan semasa dinaungi BPBD atau sebelum menjadi UPT Damkar di bawah Satpol PP sejak 2017.
Keluhan itu kemudian berusaha dijawab Bupati dengan memanggil beberapa relawan. Termasuk Kasat Pol PP Batola, Anjar Wijaya, serta Junaidi selalu Kepala UPT Damkar Batola.
“Sambutan Bupati kepada kami baik sekali. Juga selalu mendukung kegiatan dan berusaha memenuhi semua keluhan kami,” sahut Ahmad Suryani, Ketua Damkar Batola.
“Di antaranya mengusahakan safety dan kesejahteraan relawan. Namun kebijakan masih dibicarakan internal, karena menyangkut anggaran,” timpal Abdullah Iqsir, relawan UPT Damkar.
Total terdapat 27 relawan yang ditampung UPT Damkar. Selama bulan puncak kebakaran hutan dan lahan, tak jarang mereka kehilangan waktu bersama keluarga.
“Memang terdapat perbedaan anggaran antara BPBD dan Satpol PP. Kalau sebelumnya bisa empat kegiatan sebulan, sekarang cuma dua kali. Itulah yang sedang dicarikan solusi,” beber Noormiliyani sesuai pertemuan.
Terkait pemberian asuransi, juga masih dijajaki lantaran 13 kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan belum menyediakan fasilitas tersebut.
“Kalau kemudian diputuskan diasuransi, berarti Batola yang pertama. Sementara terkait Tenaga Harian Lepas (THL), juga terdapat sejumlah persyaratan yang mesti dipenuhi. Intinya semua masih dibahas sesuai anggaran,” tegas Noormiliyani.
Baca Juga:Pontang-Panting Melawan Api, Relawan Damkar Batola Kurang Dihargai
Baca Juga:Terkait Dana Transport, Relawan UPT Damkar Batola Diminta Bersabar
Reporter: Bastian Alkaf
Editor: Ahmad Zainal Muttaqin