apahabar.com, JAKARTA – Peretas yang mengatasnamakan Bjorka belum berhenti melancarkan aksi. Melalui grup Telegram, Bjorka mengaku akan menyerang data Pertamina.
Bjorka sebelumnya kerap mengumumkan aksi lewat akun twitter @bjorkanism. Namun akun twitter tersebut ditangguhkan sejak, Minggu (11/9) sore.
Penangguhan itu tidak membuat Bjorka berhenti. Bahkan melalui grup Telegram, Bjorka mengancam akan melakukan aksi lain.
“Saya masih belum punya akun Twitter sampai sekarang. Masih bersiap untuk membocorkan Pertamina,” tulis Bjorka seperti dilansir CNN, Senin (12/9).
Nama Bjorka mendadak tenar dalam dua bulan terakhir. Mengaku berbasis di Warsawa, Polandia, hacker ini meretas data pelanggan Tokopedia.
Bjorka membocorkan data tersebut lewat situs Breached Forum sejak April 2020. Tak lama kemudian, Bjorka juga membocorkan data pengguna media sosial Wattpad dan pelanggan Indihome.
Kemudian 31 Agustus, Bjorka mengunggah 1,3 miliar data registrasi SIM Card yang diklaim dibobol dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Isinya adalah NIK, nomor telepon, provider, hingga tanggal registrasi.
Lebih lanjut Bjorka juga mengklaim telah membocorkan sejumlah surat rahasia untuk Presiden Jokowi dalam periode 2019 hingga 2021. Salah satunya adalah surat dalam amplop tertutup dari Badan Intelijen Negara (BIN).
Terkait aksi tersebut, Bjorka mengaku hanya ingin menunjukkan kebobrokan lembaga pemerintah karena dipimpin bukan oleh para ahli.
“Ini adalah era baru untuk berdemo dengan cara berbeda. Tidak ada yang akan berubah, jika orang bodoh masih diberi kekuatan yang sangat besar,” tulis Bjorka.
“Pemimpin tertinggi dalam teknologi harus ditugaskan kepada seseorang yang mengerti, bukan politisi dan bukan seseorang dari angkatan bersenjata, karena mereka hanya orang-orang bodoh,” imbuhnya.
Namun juru bicara BIN, Wawan Hari Purwanto, membantah kebocoran dokumen atau surat-surat dari BIN untuk Presiden.
“Hoax itu. Dokumen BIN aman terkendali, terenkripsi secara berlapis dan semua dokumen pakai samaran,” tegas Wawan kepada CNBC.
“Kalau urat atau dokumen ke Presiden, selalu dilakukan melalui kripto. Pun kripto setiap waktu diubah, sehingga dokumen BIN kepada Presiden tidak bocor,” imbuhnya.
Sementara Kepala Sekretariat Kepresidenan RI, Heru Budi Hartono, juga menegaskan tak satupun surat atau dokumen negara yang bocor di internet. Tangkapan layar yang ditampilkan Bjorka adalah bohong belaka.
“Itu sudah melanggar hukum UU ITE. Saya rasa pihak penegak hukum akan memproses secara hukum dan mencari si pelaku,” tandas Heru.