Ukur Efektivitas Program, SKPD di Banjar Wajib Lapor Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting

Pemkab Banjar melalui Dinas Sosial P3AP2KB gelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), di Hotel Grand Qin, Banjarbaru.

Pemkab Banjar melalui Dinas Sosial P3AP2KB gelar Rakor Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), di Hotel Grand Qin, Banjarbaru, Jumat (13/12/2024). foto-MC Banjar

bakabar.com, MARTAPURA - Pemkab Banjar melalui Dinas Sosial P3AP2KB menggelar rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), di Hotel Grand Qin, Banjarbaru, Jumat (13/12) pagi.

Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al Habsyi, selaku Ketua TPPS menjelaskan pertemuan bertujuan untuk melakukan evaluasi, perencanaan, pembinaan, konsultasi, koordinasi serta pembahasan teknis program percepatan penurunan stunting di setiap SKPD.

“Agenda utama rakor adalah penyusunan laporan TPPS semester 2/2024 sebagai langkah penting dalam mengukur efektivitas dan keberhasilan program percepatan penurunan stunting,” papar Habib Idrus.

Habib Idrus memaparkan laporan tersebut menyajikan hasil pemantauan dan hasil evaluasi program yang mencakup capaian, kendala dan rekomendasi untuk perbaikan.

Proses penyusunan melibatkan kolaborasi antar lembaga yang memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan memberikan kontribusi. Kemudian laporan harus memuat data akurat dan lengkap mengenai gambaran pelaksanaan percepatan penurunan stunting selama 2024.

“Laporan yang telah tersusun agar dapat dianalisis, baik capaian maupun faktor penghambat. Hasil dari analisis tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan program percepatan penurunan stunting periode berikutnya,” jelasnya.

Sementara Kabid KB Dinsos P3AP2KB Banjar, Salinah, menambahkan salah satu amanat Peraturan Presiden No 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting pasal 25 ayat 1 adalah bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada Gubernur sebanyak dua kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Salinah berharap rakor menghasilkan data gambaran pelaksanaan dan capaian indikator, "Data capaian yang belum terisi agar dapat disepakati mengenai SKPD penanggung jawab indikator tersebut beserta batas maksimal pengisian,” tutupnya.