apahabar.com, JAKARTA - Usai secara resmi menutup PON XX 2021, Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin berdialog dengan tokoh masyarakat dan jajaran pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Papua.
Ada dua agenda penting yang dibahas. Pertama, tentang Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Kedua, mengenai percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di mana Papua termasuk dalam 7 provinsi prioritas.
Ma'ruf menilai dari dua agenda penting ini, seluruhnya akan berjalan dengan baik apabila mendapatkan dukungan dari tokoh masyarakat setempat sehingga nantinya dapat saling memberi masukan untuk mensejahterakan Papua.
"Saya harapkan rencana percepatan pembangunan kesejahteraan Papua ini memperoleh dukungan secara penuh, terutama oleh para tokoh masyarakat supaya percepatannya bisa tercapai," ungkap Ma'ruf di Jayapura, Papua, dalam keterangan resminya, lansir Okezone, Sabtu (16/10).
Ma'ruf menyampaikan 5 kerangka kebijakan yang digunakan sebagai strategi percepatan pembangunan kesejahteraan, diantaranya pembangunan SDM unggul; transformasi dan pembangunan ekonomi; pembangunan infrastruktur; pelestarian kualitas lingkungan; dan tata kelola pemerintahan. Ke depan, kelima kerangka tersebut diharapkan dapat memberikan perubahan nyata yang hasil dan manfaatnya dirasakan khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP).
Dia pun menguraikan beberapa upaya pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan daerah yang telah disusun dalam program quick win.
"Adanya program quick win, program percepatan tahun 2021-2022 yang hasilnya diharapkan dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya yaitu pembangunan Papua Youth Creative Hub yang kemarin sudah diresmikan oleh Presiden," jelas Ma'ruf.
Sementara, terkait kemiskinan ekstrem, Wapres menuturkan pentingnya program percepatan untuk menanggulangi hal ini. Sebab, penanggulangan kemiskinan ekstrem merupakan salah satu target tercapainya kesejahteraan daerah.
"Tidak ada lagi rakyat miskin itu, tapi itu saya kira bukan masalah yang mudah. Yang ekstrem ini kita hilangkan dulu," kata Ma'ruf.
Oleh karena itu, Ma'ruf meminta gubernur dan seluruh bupati wilayah prioritas tahun 2021 di Papua untuk dapat bekerja keras dalam merancang anggaran dan program yang tepat sasaran sesuai karakteristik di masing-masing wilayah.
"Gubernur dan para bupati agar juga memperkuat perencanaan dan penganggaran program pengurangan kemiskinan ekstrem dalam APBD masing-masing, khususnya yang sesuai dengan karakteristik miskin ekstrem di wilayah masing-masing," tutur Ma'ruf.