Kalsel

Tuntutan Massa Demo DPRD Kalsel: RKUHP hingga RUU KPK

apahabar.com, BANJARMASIN – Kurang lebih tiga jam lamanya, ratusan mahasiswa dari penjuru kampus memenuhi ruang Jalan…

RIBUAN mahasiswa menyampaikan aspirasi mereka di depan kantor DPRD Kalsel. Mereka yang tak dibiarkan masuk mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan. Foto-apahabar.com/Rizal Khalqi

apahabar.com, BANJARMASIN – Kurang lebih tiga jam lamanya, ratusan mahasiswa dari penjuru kampus memenuhi ruang Jalan Lambung Mangkurat, depan Kantor DPRD Kalsel di Banjarmasin, Kamis (26/09).

Menggunakan jaket almamater masing-masing, ribuan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa.

Berkumpul di depan halaman Masjid Raya Banjarmasin, Jalan Jenderal Sudirman, mahasiswa dengan mengusung berbagai poster dan spanduk berisi tuntutan dan kecaman.

Adapun 10 tuntuntan yang disampaikan ke anggota DPRD Kalsel. Di antaranya penolakan terhadap RUU KUHP, RUU KPK, Minerba, Pertanahan, Pemasyarakatan dan RUU PKS harus segera dihapus.

Selain itu mereka meminta pemerintah untuk menghentikan tindakan represif terhadap kawan-kawan mahasiswa maupun rakyat yang hari ini menyampaikan aspirasi.

Sejauh ini aspirasi mereka sudah didengar oleh sejumlah wakil rakyat di Rumah Banjar. Antara lain, Wakil Ketua DPRD Kalsel sementara, Syaripuddin, anggota Fraksi Gerindra HM Lutfi Saifuddin, Fraksi Golkar Troy Satria.

Koordinator Aksi, Ghulam Reza mengatakan menilai semua pasal yang ada dalam rancangan Undang-Undang itu bermasalah.

Mahasiswa Uniska ini mengatakan massa mendesak adanya penundaan pembahasan ulang terhadap pasal-pasal yang bermasalah utamanya dalam RKUHP.

"Kami menuntut kepada negara untuk mengusut dan mengadili elite-elite yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di beberapa wilayah di Indonesia," kata dia.

Ia menjelaskan mahasiswa juga mendesak pemerintah mencabut pasal-pasal bermasalah dalam RUU Ketenagakerjaan yang tidak berpihak kepada buruh.

"Kami menolak pasal-pasal problematis dalam RUU Pertanahan yang merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat reforma agraria," tegasnya.

Ia menyebut massa mendorong proses demokrasi di Indonesia dan menghentikan penangkapan aktivis di berbagai sektor.

"Kami mengecam pemerintah Indonesia terkait segala tindakan kekerasan dan penindasan terhadap warga/masyarakat Papua, dan mengajak DPRD Kalsel menolak segala RUU yang dianggap bermasalah," tuturnya.

Menariknya, dalam aksi kali ini, sejumlah pelajar SMA/SMK turut bergabung dalam orasi jalanan ini.

Baca Juga: Akses Jalan Lambung Mangkurat Lumpuh Total, Massa Paksa Duduki Rumah Banjar

Baca Juga: Rela Tak Kuliah, Para Mahasiswi Ikut Sampaikan Aspirasi Depan DPRD Kalsel

Reporter: Bahaudin Qusairi
Editor: Fariz Fadhillah