apahabar.com, JAKARTA – Menpora Dito Ariotedjo mengatensi tragedi road race di Paser, Kalimantan Timur yang menewaskan pebalap bernama Andi Supriyadi yang tertimpa gerbang start-finish.
Dito menyayangkan peristiwa tersebut. Terlebih, terjadi dalam ajang Piala Bupati yang seharusnya sudah dipersiapkan panitia secara matang. Seharusnya tiap penyelenggaraan lomba balap harus dicek izinnya. Agar tidak melanggar regulasi.
“Yang pasti di manapun penyelengaraan lomba khususnya balap itu seharusnya dicek izin dan panitia penyelenggaranya (sudah terverifikasi), apalagi ironisnya (itu terjadi) di Piala Bupati,” kata Dito Ariotedjo saat diwawancarai apahabar.com, di Hotel Sahid Jakarta, Selasa (12/12).
Baca Juga: Ada Korban Jiwa di Road Race Paser Kaltim, Standar Kelayakan Dipertanyakan
Sejatinya menpora sudah mengimbau seluruh penyelenggara event baik itu balapan atau perlombaan lain yang melibatkan orang banyak harus dilakukan persiapan dengan matang.
“Kita sudah mengimbau selama ini setiap penyelengaraan yang memiliki risiko kecelakaan di pertandingan maupun risiko yang massanya banyak harus dilokalisir dan dilihat persiapannya,” tuturnya.
Akibat peristiwa na’as tersebut Menpora langsung melakukan pengecekan terkait perizinan event road race. Ia juga sedang mencari tahu apa yang menjadi akar masalah. Sehingga berujung memakan korban jiwa.
Baca Juga: Tragedi Road Race di Paser Kaltim Disorot IMI Pusat
“Kemarin saya sudah meminta untuk mengecek mengenai bagaimana perizinannya, bagaimana panitia penyelenggaranya dan juga (mencari tahu) apa yang sebenernya terjadi bisa seperti itu karena kan kecelekaan tidak ada yang tau,” tuturnya.
Di sisi lain, menpora akan menerapkan sistem pelayanan terpadu yang melibatkan beberapa kementerian dan kepolisian. Guna memberi izin kepada promotor penyelenggaraan kegiatan olahraga.
Hal tersebut dilakukan untuk menyelesaikan perizinan. Sebab jika dilakukan dari satu pintu akan lebih mudah melakukan pengecekan kredibilitas panitia penyelenggara.
“Sebenernya sudah dilakukan sistem satu pintu di seluruh event olahraga dan seni, di mana sedang dibikin sistem pelayanan terpadu yang melibatkan menko marves, kemenpan dan kepolisian. Jadi ini terkait masalah perizinan, sebab jika sudah satu pintu lebih mudah (untuk) mengecek perizinan dan kredibilitas panitia penyelenggaranya,” pungkas Dito.