Tragedi Km 171 Tanah Bumbu Dihantui Bahaya Laten Teror!

apahabar.com, JAKARTA – Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Selatan Kisworo Dwi Cahyono menyebut tragedi Km 171 Tanah Bumbu dihantui bahaya laten teror bagi masyarakat.

Maka tak heran jika masyarakat banyak menahan diri dan bungkam, tak menyuarakan perjuangan lantaran terbentur risiko keamanan.

“Di Kalsel ini tahu sendiri, lah. Pengacara saja dicincang orang tak dikenal, wartawan dipenjara, dan masyarakat yang protes ada yang ditembak baru-baru ini. Inilah susahnya. Makanya saya bilang tambang itu ngeri,” jelas Kisworo kepada apahabar.com, Rabu (4/10).

Kisworo menambahkan Walhi sempat hendak memfasilitasi masyarakat untuk melakukan langkah perlawanan.

Bahkan Walhi bersedia menggugat akibat bahaya laten dan teror yang mengintai mengganas dalam sengkarut Km 171 Tanah Bumbu.

Untuk itu Kalimantan Selatan berpeluang minim perlawanan dari masyarakat, sehingga tragedi yang telah melewati setahun semakin sukar mendapatkan titik temu.

Maka ia melempar sindiran bahwa negara masih kalah dengan oligarki sehingga tragedi Km 171 masih diabaikan.

“Kita ini punya polisi dan tentara yang kerjaannya cuma piting rakyat kecil seperti kata Panglima. Tapi, kalau sama korporasi dan negara tidak berkutik negara kita dan bahkan ada sebagian aparat yang diduga terlibat kegiatan ini (tambang),” jelasnya.

Kisworo menuturkan, kesulitan penyelesaian tragedi Km 171 makin rumit karena dibumbui dengan nuansa politik jelang Pemilu 2024. Terlebih kalkulasi politik balik modal membuat penguasa abai..

“Dulu waktu mencalon dimodali mereka. Sudah jadi rahasia umum. Tapi untuk membongkar itu agak susah kalau negara yang diwakili pemerintah tidak benar-benar menjalankan amanahnya,” lanjutnya.

Ia juga menyebut, berlarut-larutnya tragedi Km 171 membuat dugaan keterlibatan pemerintah dan aparat semakin kuat. Aktivis lingkungan ini juga membandingkan dengan penangkapan petani yang terlibat kebakaran hutan dan lahan.

“Coba kalau rakyat yang melakukan karhutla, petani-petani ditangkap, tapi kalau perusahaan besar mana ada (yang ditangkap),” imbuh dia.

Menurutnya, figur yang disangka mampu menyelesaikan masalah ini sejak awal adalah polisi. Namun, jika polisi tak berkutik, lanjut dia, berarti ada indikasi aparat terlibat.

Terlebih perusahaan-perusahaan yang sudah tidak beroperasi dan tidak mengembalikan lahan seperti semula adalah upaya melawan hukum.

"Buktikan kalau di sini negara hukum, buktikan kalau mereka (pemerintah dan aparat) tidak terlibat. Kalau negara kita ini jalan sebenarnya, ya, tidak seperti ini," pungkasnya..