Tragedi Km 171

Tragedi Km 171 Tanah Bumbu, Aktivis Siapkan Kado Ultah Jokowi

GERAKAN Aktivis Banua Peduli Peduli Kerusakan Jalan Kilometer 171 (GRAB 171) menyurati DPRD Provinsi Kalsel, Senin (29/5).

Sejumlah aktivis lingkungan hidup di Kalimantan Selatan menyiapkan kado ulang tahun ke-62 Jokowi. Foto: Antara

apahabar.com, BANJARMASIN - Gelombang desakan perbaikan longsor jalan nasional Km 171 Satui, Tanah Bumbu yang delapan bulan terakhir seolah berjalan di tempat kembali mengalir.  

Disuarakan para aktivis yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Banua Peduli Kerusakan Jalan Kilometer (GRAB) 171, mereka bahkan telah menyiapkan kado khusus saat Hari Ulang Tahun (HUT) Presiden Joko Widodo pada 21 Juni 2023 mendatang.

Mereka akan memanfaatkan HUT Jokowi ke-62 sebagai momen memprotes sikap abai sang presiden terhadap lambannya perbaikan longsor jalan nasional akibat ulah penambang batu bara tersebut.

Baca Juga: Senayan Ompong soal Tragedi Km 171 Tanah Bumbu

"Kami akan meniup lilin dan potong kue ulang tahun serta menunjukan kalau bencana infrastruktur di Km 171 Satui itu memang benar adanya," cetus pelaksana kegiatan, Nisfuady kepada apahabar.com.

Pada 20 Juni 2023 itu, GRAB 171 terlebih dulu bakal melakukan aksi di depan Gedung DPRD Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Surat untuk melakukan aksi itu telah disampaikan kepada Kapolda Kalsel, Irjen Andi Rian Djajadi pada Selasa (30/5).

Baca Juga: Menteri Sandi soal Tragedi Km 171 Tanbu: Jokowi Sudah Mendengar

Aksi kali ini, menurutnya hanya bagian dari sejumlah agenda tuntutan yang disiapkan GRAB 171. Tadinya pada 1 Juni 2023, para aktivis Banua tersebut akan menggelar aksi di Bundaran Liang Anggang, Banjarbaru.

Namun, sambungnya, karena bertepatan momentum hari libur nasional memperingati Hari Lahir Pancasila, maka aksi urung dilakukan karena terbentur aturan.

"Karena menurut UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum; tidak boleh berunjuk rasa pada hari besar nasional, maka kita urungkan, dan kita ganti menjadi audiensi saja," terang Nisfuady.

Baca Juga: Menteri Sandi soal Tragedi Km 171 Tanbu: Jokowi Sudah Mendengar

Audiensi dimaksud yakni dengan DPRD Kalsel. Nisfuady mengungkapkan pihak DPRD Kalsel sudah memberikan jawaban tertulis, dan siap untuk beraudiensi.

Akan tetapi belum diketahui persis kapan audiensi itu dilakukan mengingat jadwal anggota DPRD Kalsel yang padat.

Nisfuady bilang kalau pihaknya mengganti jadwal yang sebelumnya ditentukan ke lain waktu. "Kami mengapresiasi dan menyambut baik hal ini (kesiapan DPRD Kalsel beraudiensi," ujar Nisfuady.

Terakhir, Nisfuady juga mendesak agar semua elemen pemerintahan serta pihak perusahaan batu bara yang tertuding menjadi biang kerok kerusakan jalan itu segera bertindak taktis.

"Segera tangani atau perbaiki jalan sarana jalan yang rusak agar bisa memenuhi hak rakyat Indonesia," tandasnya.

Baca Juga: Soal Ambruknya Jalan Km 171 Satui, Warga Kalsel Tak Bosan Ngadu ke Jokowi

Seperti diketahui, jalan nasional Km 171 Satui Tanbu putus akibat longsor. Guguran tanah terjadi sebanyak tiga kali. Kali pertama 28 September 2022, akses lalu lintas dari Banjarmasin ke Kotabaru atau sebaliknya terpaksa menggunakan jalan alternatif di Tanbu.

Longsornya jalan nasional Kilometer 171 Satui Tanah Bumbu tak ubahnya tragedi. Tak cuma melumpuhkan ruas jalan Kalimantan Selatan-Kalimantan Timur, juga membuat puluhan keluarga terpaksa mengungsi.

Delapan bulan berlalu, belum terlihat tanda perbaikan dan pembenahan yang signifikan. Pemerintah masih sibuk saling tunjuk dengan perusahaan tentang siapa pihak yang paling bertanggung jawab.

Atensi Sandi

Menteri Pariwisata Sandiaga Uno. Foto: Dok.Antara 

Terpisah, Menteri Pariwisata Sandiaga Salahuddin Uno saat dimintai tanggapannya oleh apahabar.com kembali meminta warga terus melaporkan kasus longsor jalan nasional Km 171 Tanah Bumbu. 

Selengkapnya di halaman selanjutnya: 

Menurutnya sektor pariwisata di Kalimantan Selatan bakal terus terancam jika tak ditopang dengan perbaikan infrastruktur yang memadai. Terutama Pantai Bunati yang menurut Sandi berpotensi masuk zonasi pengembangan terumbu karang di Tanah Bumbu, Kalsel imbas kerusakan akibat aktivitas pertambangan ilegal. Maka Sandi pun kembali meminta laporan lengkap dari warga tentang kerusakan Pantai Bunati.

Pantai Bunati, Tanah Bumbu bolong-bolong imbas dikoyak penambang ilegal. 

"Silakan disampaikan secara detail ke kami, dan semua kegiatan yang menopang kebangkitan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan itu akan kami utamakan sehingga kelestarian lingkungannya akan menjadi p

Baca Juga: Jokowi Dicap Berkhianat Abaikan Tragedi KM 171 Tanah Bumbu

oin utama," kata Sandiaga di Jakarta, Selasa (30/5). 

Selain kerusakan Pantai Bunati, Sandiaga juga menyoroti kerusakan jalan nasional Km 171. "Juga mengenai infrastruktur yang menghubungkan destinasi-destinasi wisata mohon dilaporkan," ujarnya.