apahabar.com, KANDANGAN – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Pemkab HSS) berhasil meraih penghargaan Sistem Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) predikat A dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Tak tanggung-tanggung, penghargaan yang diraih Pemkab HSS ini diterima langsung Wakil Bupati (Wabup) HSS Syamsuri Arsyad mewakili Bupati Achmad Fikry ketika SAKIP dan Reformasi Birokrasi (RB) award 2021 di Jakarta, Selasa (5/4) kemarin.
Menakjubkannya, hanya Kabupaten HSS yang nilai SAKIP-nya A dan nilai RB-nya B dari 13 kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel).
Pemprov Kalsel meraih SAKIP predikat BB dan RB predikat B, Kota Banjarmasin SAKIP predikat BB dan RB predikat B, Kota Banjarbaru SAKIP predikat B dan RB predikat B, Kabupaten Banjar SAKIP predikat B dan RB predikat CC.
Kabupaten Barito Kuala SAKIP predikat B dan RB predikat CC, Hulu Sungai Tengah SAKIP predikat B dan RB predikat CC, Hulu Sungai Utara SAKIP predikat B dan RB predikat CC, Kotabaru SAKIP predikat B dan RB predikat CC, Kabupaten Tabalong SAKIP predikat B dan RB predikat CC.
Kabupaten Tanah Bumbu menerima SAKIP predikat B dan RB predikat CC, Kabupaten Tanah laut SAKIP predikat B dan RB predikat B dan Kabupaten Tapin SAKIP predikat B dan RP predikat CC.
Sejak kepemimpinan Bupati Achmad Fikry, capaian predikat SAKIP Kabupaten HSS terus menunjukkan perbaikan. Di mulai dari tahun 2014 SAKIP Kabupaten HSS meraih predikat CC atau cukup.
Atas komitmen tinggi Bupati HSS dan seluruh para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), tahun 2017 nilai SAKIP sudah meraih predikat BB atau sangat baik dari Kemenpan RB.
Bahkan, selama empat tahun berturut-turut Pemkab HSS dari 2017, 2018, 2019 dan 2020 menerima penghargaan SAKIP dengan predikat BB dari Kemenpan RB.
Wabup HSS, Syamsuri Arsyad menyampaikan rasa syukur Pemkab HSS akhirnya dapat meraih SAKIP dengan predikat A.
“Seperti yang sering kami sampaikan bahwa penghargaan bukan tujuan kita semata, tapi ini pertanda bahwa kita telah melangkah kearah yang benar,” katanya.
Rancangan Pembanguan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada akhir masa bakti akan dilakukan pertanggungjawaban. Predikat ini menunjukan bahwa apa yang diprogramkan dan dana dikeluarkan tidak sekadar melaksanakan program saja, tetapi dengan hasil yang dicapai.
“Kolerasinya sangat kuat, karena hakikatnya adalah apa yang kita kerjakan harus berorientasi pada hasil, sebaik apapun program kalau dampak dan hasilnya tidak dapat dirasakan masyarakat tentu itu tidak bernilai apa-apa,” terang Wabup Syamsuri.
Apalagi penghargaan ini diraih di tengah anggaran terbatas lantaran Covid-19, target kinerja dengan keselarasan kolaborasi antar urusan/perangkat daerah tidak membuat turun.
Dukungan dan motivasi Bupati, Sekda dan semua pihak terkait terutama Bappelitabngda di hulunya dan Inspektorat dihilirnya menjadi dapur dan mengawal program sehingga mencapai hasil yang terbaik.
“Kerja kita belum selesai, penghargaan yang dicapai jangan malah mejadikan kita merasa puas. Kita harus terus belajar berbenah dan berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai ini,” tandasnya.