apahabar.com, JAKARTA – Pemerintah akan memastikan titik nol ibu kota baru di Kalimantan Timur pada pertengahan 2020.
“Master plan (rencana induk) yang diharapkan selesai pertengahan tahun ini untuk memastikan titik nol ibu kota negara dan mudah-mudahan soft ground breaking bisa dilakukan tahun ini,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Manoarfa di kantor presiden Jakarta, Rabu (26/02).
Suharso menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo dengan topik “Lanjutan Pembahasan Perpindahan Ibu Kota Negara”.
Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Rancangan Undang-undang (RUU) Ibu Kota baru akan diserahkan ke DPR seusai reses pada Maret 2020.
“Soft ground breaking itu maksudnya, kita akan membangun infrastruktur dasar untuk memulai pembangunan ibu kota negara yang diperlukan seperti jalan tapi belum ada titik nol, kalau sudah di titik nol namanya ground breaking,” ungkap Suharso.
Ground breaking sendiri direncanakan pada akhir 2020 atau awal 2021.
“Selanjutnya diperlukan perhitungan jumlah penduduk yang kira-kira bisa tinggal di ibu kota negara itu, dan hal ini tergantung daya tarik ibu kota negara yang akan datang. Pusat-pusat daya tarik baru perlu dikembangkan termasuk klaster pendidikan, kesehatan maupun hiburan, misalmnya, apakah kita bisa menempatkan universitas terbaik di dunia atau Indonesia di sana atau apakah kita bisa mengajak investasi rumah sakit di sana sehingga bisa menjadi magnet untuk menarik para penduduk yang tinggal di sana,” papar Suharso.
Namun, hal terpenting menurut Suharso adalah adanya jaminan pekerjaan dengan penciptaan lapangan pekerjaan baru sebanyak sekitar 3 juta lapangan kerja.
“3 juta-an lapangan pekerjaan baru dengan orientasi di sektor ramah lingkungan dan sesuai dengan jalannya SDGs (Sustainable Development Goals), bagaimana membangun kota ini sustain (berkelanjutan) dan terpelihara dan memenuhi kriteria lingkungan hidup,” ujar Suharso menambahkan.
Selain itu, Suharto menegaskan bahwa masyarakat yang tinggal di ibu kota baru tidak perlu mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk aktivitas sehari-hari.
“Paling penting mereka yang tinggal di sana tidak perlu merogoh kocek lebih dalam lagi, tapi benar-benar tinggal dengan tingkat kesejahteraan yang memadai,” ucap Suharso.
Rencananya pada 2024 ibu kota negara Indonesia sudah pindah ke ibu kota baru yang terletak di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Pada 23 Desember 2019 lalu, sudah ditetapkan desain dengan judul “Nagara Rimba Nusa” sebagai Pemenang Pertama Sayembara Gagasan Desain Kawasan Ibu Kota Negara. Konsep itu ditawarkan oleh tim Urban+ dengan membawa keseimbangan antara tata kota modern, pembangunan manusia, sifat manusia, dan kelestarian alam.
Kontur lokasi ibu kota baru berbukit-bukit karena merupakan bekas hutan tanaman industri seluas 256 ribu hektare ditambah dengan kawasan cadangan sehingga totalnya mencapai 410 ribu hektare dengan kawasan inti seluas 56 ribu hektare.
Nantinya ibu kota baru akan terbagi menjadi sejumlah klaster yaitu klaster pemerintahan seluas 5.600 hektare, klaster kesehatan, klaster pendidikan serta klaster riset dan teknologi.
Pemerintah juga sudah meminta tiga tokoh internasional untuk duduk sebagai Dewan Pengarah. Ketiganya adalah Putra Mahkota Abu Dhabi Syekh Mohammed Zayed bin Al Nahyan, CEO Softbank Masayoshi Son dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.(Ant)
Baca Juga: Jokowi: Pemerintah Terus Perhatikan Kondisi WNI di Diamond Princess
Baca Juga: Jokowi Sedang Cari Calon Pemimpin Ibu Kota Baru
Editor: Aprianoor