bakabar.com, BANJARMASIN – Selain Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dan Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar, ada putra daerah Kalimantan Selatan lainnya masuk dalam Kabinet Merah Putih yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Senin (21/10/2024). Dia adalah Ahmad Riza Patria, yang menjadi Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Pria yang akrab disapa Ariza itu adalah pria berdarah Banjar, kelahiran Banjarmasin, 17 Desember 1969. Dia adalah putra mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH Amidhan Shaberah. Amidhan sendiri adalah tokoh Kalsel kelahiran Alabio, 17 Februari 1939, yang sejak tahun 1972 bertugas di Departemen Agama RI di Jakarta. Di birokrat, Amidhan pernah menjabat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji (1991-1996). Dia juga sempat menjadi anggota MPR (1999-2000).
Mengikuti tugas orangtuanya, Riza Patria menempuh pendidikan SD hingga sarjana di Jakarta. Sejak remaja, Ariza aktif di berbagai organisasi, termasuk sebagai Ketua OSIS di SMA Islam Al-Azhar Jakarta. Setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah, Ariza melanjutkan studi Teknik Sipil di ISTN Jakarta hingga 1997. Dia kemudian memperdalam ilmu manajemen dengan meraih gelar Master in Business Administration (MBA) dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 2008.
Sebelum terjun ke dunia politik, Ahmad Riza Patria memulai karier sebagai wirausaha. Dia pernah menjabat sebagai Presiden Direktur PT Gala Ariatama dan Kepala Perusahaan Ray White Casablanca. Selain itu, pada tahun 2001, dia juga menjabat sebagai Komisaris PT Indoproperti Galaraytama.
Karier politik Riza Patria dimulai saat dia bergabung dengan Partai Gerindra. Dia terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dua periode. Pada periode 2014-2019, Ariza menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR, dan pada periode 2019-2024, dia menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR RI.
Puncak karier politik Riza Patria terjadi ketika dia terpilih sebagai Wakil Gubernur Jakarta mendampingi Anies Baswedan. Selama masa jabatannya, Riza Patria aktif terlibat dalam penanganan berbagai isu penting, termasuk penanggulangan pandemi Covid-19, penataan kota, dan pembangunan infrastruktur di Jakarta.
Pada Pilkada 2024, Ahmad Riza Patria memutuskan mundur dari kontestasi Pilkada Tangerang Selatan. Sebelumnya, dia berpasangan dengan komika Marshel Widianto sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan.
Namun, Riza Patria memilih untuk mundur dari pencalonan tersebut karena dirinya mendapatkan tugas baru. Ia mengungkapkan bahwa tugas khusus tersebut menjadi alasan untuk menarik diri dari Pilkada Tangerang Selatan. Kini dia mengemban tugas sebagai Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Adapun Hanif Faisol Nurofiq, meskipun lahir Bojonegoro, Jawa Timur, pada 21 Maret 1971, dia merintis karier birokratnya sejak dari bawah di Kalimantan Selatan.
Setelah menyelesaikan pendidikan di SD, SMP dan SMA di Bojonegoro, Hanif melanjutkan kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) di Banjarbaru. Di Fakultas Kehutanan ULM, Hanif menempuh pendidikan S1 dan S2. Dia berhasil menyandang gelar Doktor di Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur.
Karier Hanif Faisol di bidang kehutanan dimulai melalui Ikatan Dinas di Departemen Kehutanan, dengan mengikuti program forest Ranger atau Wirawana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Pada tahun 1993, Hanif bekerja sebagai staf Data di Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan. Dua tahun kemudian, ia diangkat menjadi Kepala Resort Pemangkuan Hutan di Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru.
Prestasinya dalam mengelola hutan dan memberdayakan masyarakat membuatnya Hanif dipromosikan hingga akhirnya pada 1997 menjadi Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Sungai Kupang di Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru.
Lalu, pada 1999, Hanif dipromosikan menjadi kepala BKPH di Batulicin, salah satu pusat peredaran kayu terbesar di Kalimantan Selatan saat itu. Ketika itu, Batulicin masih menjadi bagian Kabupaten Kotabaru. Pada tahun 2000, Hanif menjadi Kepala Urusan Peredaran Hasil Hutan di Cabang Dinas Kehutanan Sungai Kupang.
Pada tahun 2007, Hanif pindah ke Kabupaten Tanah Bumbu, yang merupakan pemekaran Kabupaten Kotabaru. Dia menjadi Kepala Seksi Pemasaran Hasil Hutan di Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu.
Karirnya terus melesat, dan pada 2014 Hanif dipromosikan menjadi Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu. Pada 2016, Hanif kembali mendapat promosi menjadi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan selatan.
Pada 2020, Hanif melompat ke pusat dan memegang jabatan Sekretaris di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Karier Hanif terus meroket. Pada 2023, dia diangkat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) PKTL di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Dan, sekarang menjadi Menteri Lingkungan Hidup di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Guru Besar Fakultas Kehutanan ULM Gusti Muhammad Hatta, yang pernah menjadi Menteri Lingkungan Hidup di Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ikut bersyukur begitu mendengar Hanif Faisol menjadi menteri.
“Alhamdulillah ada yang mewakili alumni Fakultas Kehutanan lagi,” ujarnya.
Menurut Hatta, Hanif adalah juniornya di Fakultas Kehutanan ULM. ‘’S1 sampai S2-nya di Fakultas Kehutanan. S3-nya di Universitas Brawijaya. Tapi pembimbingnya dari ULM,” jelas dia
Kiprah Hanif, menurut Hatta tak perlu diragukan lagi. Ia berkarir dari bawah sampai kepala dinas kehutanan provinsi.
“Selama ini baru dua orang alumni ULM yang pernah jadi menteri. Kedua-duanya alumni Fakultas Kehutanan ULM,” jelas Hatta, melansir apakabar.co.id.
Putra Kalsel lainnya yang masuk Kabinet Merah Putih, adalah Sulaiman Umar, yang menjadi Wakil Menteri Kehutanan. Dia lahir di Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu, 16 April 1982.
Sulaiman memulai mengenyam pendidikan di SD Muhammadiyah Pagatan tahun 1988-1994, SMP Muhammadiyah Pagatan 1994-1997, hingga SMU Muhammadiyah 2 Yogyakarta tahun 2000.
Setelah menyelesaikan pendidikan formalnya, ia melanjutkan pendidikan sarjana Fakultas Kedokteran di Universitas Muslim Indonesia, Makassar, tahun 2001-2011.
Kemudian, Sulaiman kerap aktif diberbagai organisasi. Selama tahun 2017-2020 ia aktif sebagai Ketua Umum KNPI Kabupaten Tanah Bumbu, Ketua DPD Generasi Muda Pembaharuan Kabupaten Tanah Bumbu, Ketua HTKI Kabupaten Tanah Bumbu, Wakil Ketua PMI Kabupaten Tanah Bumbu dan Wakil Ketua IDI Kabupaten Tanah Bumbu.
Sementara, tahun 2018-2021, ia menjadi anggota PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bidang Pengabdian Profesi.
Dalam perjalanan karirnya, Sulaiman yang aktif di dunia politik berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI di Komisi VII Bidang Energi mewakili Kalsel dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan periode tahun 2019-2024. Sebagai sosok yang baru terjun ke dunia politik, ia berhasil mengantongi suara terbanyak sebesar 109 ribu suara.
Akan tetapi, tugasnya di Gedung Parlemen Senayan tersebut hanya ia jalankan selama kurang dari 2 tahun. Cabut dari DPR, Sulaiman kembali ke dunia kesehatan dan menjalankan tugasnya sebagai dokter. Dia menduduki jabatan sebagai Direktur Rumah Sakit Marina Permata dan Klinik Zam-Zam, Batulicin, Tanah Bumbu.
Peran-peran strategisnya yang pernah dijalankan, telah membuat Sulaiman dipercaya untuk tugas besar dalam tim Prabowo-Gibran yaitu menjadi Ketua TKD Prabowo-Gibran di Kalimantan Selatan untuk meraih kemenangan Pilpres 2024.
Dan, kini Sulaiman Umar dipercaya menjadi Wakil Menteri Kehutanan mendampingi sang menteri Raja Juli Antoni.
Dalam tugas barunya, Sulaiman akan menghadapi sektor kehutanan yang tengah mengalami sorotan karena menjadi bagian penting dalam penanganan perubahan iklim.
Indonesia telah menjadi sorotan global dalam beberapa tahun terakhir karena berhasil menekan angka deforestasi dan memiliki target ambisius mencapai kondisi penyerapan emisi gas rumah kaca (GRK) sektor kehutanan lebih besar dari yang dihasilkan lewat Indonesia FOLU Net Sink 2030.
Tidak hanya itu, komunitas internasional juga terus memberikan perhatian khusus kepada Indonesia terkait kebakaran hutan dan lahan, yang jumlahnya berhasil ditekan dalam beberapa tahun terakhir.
Dari beberapa faktor tersebut, tugas berat menanti adik ipar pengusaha Banua Andi Syamsuddin Arsyad atau sering disapa Haji Isam itu, mengingat ekspektasi sumbangsih sektor kehutanan Indonesia dalam upaya penanganan perubahan iklim.
Sulaiman juga akan menghadapi berbagai isu lain termasuk pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan, pengelolaan lahan gambut, konflik tenurial serta isu masyarakat adat dan wilayahnya.
Kementerian Kehutanan juga menjadi sorotan terkait pemberian izin, salah satunya dengan upaya pemerintah memperbanyak wilayah pengelolaan hutan oleh masyarakat lewat Program Perhutanan Sosial.
Duet Raja Juli Antoni dan Sulaiman Umar diharapkan mampu mendukung terwujudnya hutan yang lestari dan memberikan manfaat kepada masyarakat dengan pengelolaan berkelanjutan.(*)