apahabar.com, BANJARBARU - Teror kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) masih menghantui pulau Borneo.
Hingga 10 September 2019, 3.308,60 hektar kawasan hutan dan lahan ludes terbakar. Dan itu terus bertambah setiap harinya.
Pemerintah terus berupaya menanggulangi kejadian ini agar dampaknya tidak merugikan banyak pihak terutama masyarakat.
Mulai dari pembagian masker untuk mencegah Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) yang merupakan bantuan dari beberapa dinas dan instansi terkait, hingga pemadaman api menggunakan Helikopter Boming milik BNPB RI.
Tim pemantau Karhutla juga terus bersiaga di beberapa titik api wilayah Kalsel pada pagi dan sore hari.
Namun hal itu masih dirasa kurang oleh Ketua Minat Studi Manajemen Hutan ULM, Fonny Rianawaty. Mengingat pola serupa terus berulang setiap tahunnya ketika memasuki musim kemarau.
Pemerintah memang fokus pada upaya pemadaman, tetapi akan lebih efektif apabila melakukan pencegahan kebakaran secara dini dimulai dari sumbernya.
Dosen Fahutan ULM, Fonny Rianawaty. Foto-apahabar.com/Musnita Sari
"Yang paling bagus adalah pencegahan sebelum timbulnya api, di antaranya sosialisasi ke masyarakat. Harus rutin, merubah pola pikir mereka agar tidak membuka lahan dengan cara membakar," ucap Dosen Fahutan ULM ini kepada apahabar.com, Selasa (10/9).
Tidak sebatas sosialisasi saja, namun diharapkan ada bentuk pengawasan serius kepada masyarakat di wilayah rawan karhutla.
Dari penelitian yang telah dilakukannya selama ini pun, seakan tidak ada efek jera bagi para pelaku. Kegiatan membakar lahan menjadi sebuah kearifan lokal bagi masyarakat.
"Masyarakat harus didampingi, diberikan contoh bukti nyatanya tidak sekadar ngomong saja. Misalnya (pendampingan) pembuatan kompos (untuk lahan gambut), karena pengerjaannya tidak sebentar bisa sampai 3 bulan," paparnya.
Adanya pendamping atau penyuluh dapat menjadi contoh bagi masyarakat yang kerap melakukan sistem lahan berpindah. Edukasi pun ujarnya harus dilakukan terus menerus.
Dia meyakini, 99 persen kebakaran disebabkan oleh ulah manusia. Tetapi mengungkap oknum pelaku akan sulit karena mereka akan mudah untuk berkelit.
"Penindakan tegas harus dilakukan, pola pikir mereka tadi yang harus diubah. Bukan hanya setelah kejadian baru gencar. Menerapkannya pada lahan kering dengan batasan tertentu tidak apa-apa, tapi kalau sudah di lahan gambut apinya akan masuk sampai ke dalam," sambungnya.
Penggunaan bom air pada kebakaran di lahan gambut belum sepenuhnya memadamkan bara api hingga tuntas. Walau basah pada area atas, namun karena karakteristik tanahnya yang berongga sehingga memudahkan api untuk menjalar ke area lain dan akan menimbulkan titik api baru.
Sebenarnya hal ini bisa saja diatasi dengan penggunaan sumur bor dan sekat kanal untuk pembasahan gambut.
Dalam dua tahun terakhir, uji coba telah dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) ULM bekerja sama dengan Badan Restorasi Gambut (BRG) dan Dinas Lingkungan hidup (DLH) Kalsel.
Hanya saja memerlukan tampungan air yang cukup banyak, karena akan sulit didapat pada musim kering.
Ketua LPPM ULM, Danang Biyatmoko. Foto-apahabar.com/Musnita Sari
"Kalau pada lahan gambut, dalam dua tahun terakhir memberikan hasil. Tapi karena ini pada lahan dan hutan, tentunya akan sedikit sulit dan berbeda penanganannya," kata Ketua LPPM ULM, Danang Biyatmoko saat ditemui di tempat terpisah.
Tahun ini LPPM ULM kembali mendapatkan penawaran pembangunan infrastruktur sumur bor yang akan dikerjakan pada akhir tahun nanti. Dibantu oleh Tim Restorasi Gambut Daerah dalam melakukan monitoring dan verifikasi kegiatan di lapangan.
"Mereka sudah punya titik-titik tertentu yang telah disurvei dan disetujui oleh DLH," sebut dia.
Fokus utama memang untuk pembasahan pada lahan gambut. Sumur bor akan menarik air dan sekat kanal akan membantu saat air melimpah sehingga dapat ditahan sampai pada periode tertentu, lalu kemudian dialirkan.
"Itu diharapkan dapat mengalir sepanjang tahun. Dengan catatan sekatnya dalam kondisi bagus, tidak bocor," katanya.
LPPM ULM juga kerap melakukan pemberdayaan dengan cara revitalisasi kepada masyarakat agar tidak lagi membuka lahan baru dengan cara membakar.
Metode praktis memang kerap dilakukan oknum pelaku pembakaran sebab prosesnya mudah dan cepat, tetapi dengan pengetahuan mereka yang terbatas tanpa memikirkan dampak yang dihasilkan.
"Kalau Dinas Kesehatan saja mulai membagikan masker dan segala macam, artinya sudah mulai rawan berbahaya," tuturnya.
Bukan hal yang mustahil untuk menekan Karhutla. Menurut Fonny ini terlihat pada penyelenggaraan Asian Games 2018 di Palembang atau pada saat Presiden Joko Widodo bertandang ke Kalsel pada Hari Pangan Sedunia 2018 lalu. Penegasan pelarangan membakar lahan bisa dilakukan kepada masyarakat.
"Sebenarnya pemerintah bisa menekan hal tersebut. Kenapa sebagai pemangku kepentingan tidak mencoba menerapkan kembali," tandasnya.
Baca Juga: Karhutla di Kalsel Capai 3 Ribu Hektar, Kabupaten Banjar Terparah
Baca Juga: PMI Banjar Siagakan Personel Waspadai Karhutla Meluas
Baca Juga: 83 Kasus Karhutla Terjadi di Tanbu, 240 Hektare Lahan Terbakar
Baca Juga: Ketika 'Kota Cantik' Diselimuti Kabut Asap, Palangka Raya Perpanjang Status Siaga Karhutla
Baca Juga: Kabut Asap Akibat Karhutla Mulai Meresahkan
Baca Juga: KLHK Tingkatkan Kesiapsiagaan Atasi Karhutla di Bulan September
Baca Juga: Karhutla di Kalsel Sulit Dibendung, Dampaknya Kini Mulai Terasa
Reporter: Musnita SariEditor: Fariz Fadhillah