apahabar.com, MARABAHAN – Menyikapi keinginan relawan UPT Damkar Barito Kuala, sejumlah pihak terkait sudah memiliki rencana terbaik.
Sebelumnya relawan mengeluhkan ketiadaan bantuan bulanan, serta uang transport yang kurang memadai.
Padahal sepanjang Juli hingga September 2019, mereka kerap berada di garda terdepan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
Kendati penanggulangan kebakaran lahan dan hutan merupakan kewajiban Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Damkar Batola juga memiliki hati nurani untuk tidak membiarkan api mendekati perumahan.
Menyikapi keinginan tersebut, Kepala UPT Damkar Batola, Junaidi, berharap semua relawan bersabar. Uang transport yang seharusnya diterima bukan tidak tersedia, melainkan belum dibagikan.
“Harus diakui bahwa anggaran keuangan daerah terbatas, sehingga mereka tidak menerima fasilitas seperti ketika dinaungi BPBD,” sahut Junaidi, Kamis (3/10).
“Tetapi tak berarti kami berdiam diri, karena sedang mencari solusi terbaik. Tentu bukan menjadikan mereka honorer, mengingat sistem ini sudah dihapus Pemerintah Pusat,” tandasnya.
Di sisi lain Wakil Bupati Batola, Rahmadian Noor, juga sedang berusaha menjawab keinginan relawan. Selambat-lambatnya bentuk nyata jawaban ini terlihat dalam Anggaran Perubahan 2020.
“Ini menjadi pelajaran kedepan, terutama dalam penyusunan anggaran. Namun memang dibandingkan dua tahun terakhir, kebakaran hutan dan lahan sekarang paling parah,” tandasnya, Jumat (4/10).
Baca Juga: BEM Seluruh Indonesia Sepakat Tolak Eksploitasi Meratus!
Baca Juga: Upaya Mahasiswa Mendorong #Savemeratus Jadi Isu Nasional
Reporter: Bastian Alkaf
Editor: Syarif