apahabar.com, JAKARTA - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengejar target investasi masuk sebesar Rp1.400 triliun pada tahun 2023. Sebelumnya, BKPM berhasil melebihi target realisasi investasi mencapai Rp 1.207,2 triliun pada tahun 2022.
Untuk mencapai target itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengaku hal itu bukan perkara mudah.
"Ini bukan sesuatu yang gampang," kata Bahlil dalam acara Research & Innovation Expo 2023, Kamis (15/6/2023).
Mendekati tahun politik, Bahlil meminta tidak ada perseteruan dan ketegangan yang memberi dampak buruk terhadap investasi bisnis di Indonesia. Meskipun politik berbeda jalur dengan bisnis, namun pada kenyataannya politik dan bisnis saling terkait. Investor akan selalu melihat perkembangan politik Indonesia.
Baca Juga: Produsen Pangan Bangun Pabrik, BKPM: Investasi 30 Juta Euro di Karawang
"Saya pesan agar bisa mengendalikan situasi, tidak tegang, jangan ada kampret cebong. Apalagi di medsos, kampret cebong macam-macam lah, nggak usah heboh seperti itu," ujarnya.
Bahlil memaparkan pada kuartal I 2023, realisasi investasi yang tercapai sebesar Rp328,9 triliun, atau 23,5% dari target investasi atau tumbuh sebesar 16,5% year on year (yoy).
Menurutnya, investasi memberikan kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun secara global diprediksi melambat pada tahun 2023.
“Optimisme ekonomi 2023 akan baik kalau kita mampujaga momentum," ungkap Bahlil.
Baca Juga: Miliki Keunggulan, BKPM: Indonesia Tujuan Investasi Manufaktur Global
Bahlil merinci realisasi investasi tersebut lebih besar adanya di luar Pulau Jawa, mencapai Rp172,9 triliun atau 52,6%. Sedangkan investasi di Pulau Jawa sebesar Rp156 triliun atau 47,4%.
Sementara itu, kontribusi penanaman modal asing (PMA) pada kuartal I 2023 mencapai Rp177 triliun atau 53,8%. Nilai ini lebih besar melampaui penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp151,9 triliun atau 46,2% di periode yang sama.
Sejauh ini, gabungan realisasi PMA dan PMDN pada kuartal I 2023 paling besar dirasakan oleh Jawa Barat sebesar Rp50 triliun. Disusul DKI Jakarta dengan Rp36,5 triliun, Jawa Timur Rp30 triliun, Sulawesi Tengah Rp29,8 triliun, dan Banten Rp25,7 triliun.