apahabar.com, JAKARTA - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Prof Didin S Damanhuri mengembangkan sebuah gagasan model ekonomi baru yakni 'Nusantaranomics'.
Nusantaranomics merupakan sistem ekonomi-politik yang berlandaskan ekonomi lokal yang bersumber dari budaya yang sudah berkembang di masyarakat nusantara.
Didin mengaku bahwa terdapat beberapa tantangan agar Nusantaranomics menjadi lebih kuat, atraktif, menarik dan relevan dalam menemukan realitasnya sebagai model ekonomi Indonesia kelak.
Baca Juga: UMKM hingga Industri, Sumber Pertumbuhan Ekonomi 2023
Mengingat nusantaranomics merupakan hal baru yang masih belum dikenal oleh sebagian masyarakat Indonesia. Karenanya, Ekonom Senior Indef itu melahirkan sebuah karya tulis baru yang berjudul 'Nusantaranomis'.
"Launching buku ini pun sebagai salah satu cara untuk menyosialisasikan gagasan dan mendesimininasikannya. Agar ditanggapi oleh para ahli lain," kata Prof Didin kepada apahabar.com, di Jakarta, Kamis (16/2).
Ia mengungkapkan gagasan Nusantaranomics yang di dalamnya terkandung prinsip heterodox merupakan model yang sangat relevan dengan konteks nyata yang ada di Indonesia saat ini.
Didin menambahkan Nusantaranomics merupakan model ekonomi terbaik yang dapat diimplementasikan saat negara sedang mengalami krisis pandemi covid-19 maupun setelah pasca pandemi.
"Hal itu karena pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk mengelola ekonomi disaat pandemi saat ini dinilai oleh para ekonom tidak berkelanjutan," lanjutnya.
Baca Juga: APKASI: 'Nusantaranomics' Bangkitnya Ekonomi Daerah
Ia menjelaskan sistem politik ekonomi dan bisnis menyejahterakan rakyat sebesar-besarnya apabila bersifat active state, mekanisme pasar yang sehat, serta pemerintahan yang inovatif.
Pendiri Indef tersebut mengungkapkan struktur bawah ekonomi dan politik nasional, Nusantaranomics atau ekonomi lokal bersifat kokoh dan teguh.
"Seluruh stakeholder (legislatif, daerah-daerah, civil society, dunia usaha) harus mendorong orientasi pembangunan yang mensejahterakan rakyat sebesar-besarnya sebagaimana amanat konstitusi 1945, bukan hanya menyejahterakan orang per orang pibadi dan golongan tertentu," pungkasnya.