apahabar.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi santai seputar isu dinasti politik yang dialamatkan pada keluarganya. Baginya semua pihak punya perspektif masing-masing.
Namun semua dinamika yang berjalan dan bergulir saat ini dikembalikan kepada penilaian masyarakat, karena segala keputusan politik akhirnya diserahkan kepada rakyat.
"Ya itukan masyarakat yang menilai dan apa, dalam pemilihan pun, baik itu di Pilkada di pemilihan wali kota, pemilihan bupati, pemilihan gubernur dan presiden, itu semuanya yang memilih rakyat," kata Jokowi di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (24/10).
Baca Juga: Deklarasi Prabowo-Gibran di Bekasi, Gerindra Bantah Soal Jokowi Effect hingga Dinasti Politik
Presiden Jokowi mengungkapkan segala sesuatu mengenai pemilihan umum khususnya pemilihan capres-cawapres, ditentukan oleh rakyat dan tugas pemerintah hanya menyiapkan Pemilu agar aman dan lancar.
"Yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu rakyat. (Yang menentukan) bukan kita bukan elite bukan partai. Itulah demokrasi," ungkapnya.
Sebagai informasi, isu dinasti politik pada keluarga Jokowi mencuat setelah MK mengabulkan permohonan materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum soal batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres Cawapres) yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A pada Senin (16/10).
Baca Juga: Singgung Dinasti Politik, Gibran Tak Layak jadi Cawapres Prabowo
Dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 itu, Almas Tsaqibbirru Re A meminta MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah baik tingkat provinsi, kabupaten dan kota.
Dalam sidang putusan tersebut dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman. Anwar Usman sendiri merupakan kerabat dari Jokowi. Dengan adanya putusan tersebut, membuat nama Gibran Rakabuming Raka berpeluang menjadi cawapres.
Dan akhirnya Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto mengumumkan nama Gibran menjadi cawapres. Hal tersebut merupakan hasil keputusan bersama parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).