apahabar.com, KUALA KAPUAS – Panitia khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Kapuas, Kalteng, menilai pihak eksekutif tidak kooperatif.
Pasalnya, pada rapat perdana yang dilaksanakan tim pansus di DPRD, Selasa (5/7), tak satu pun dihadiri pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas.
Akibatnya, rapat membahas soal dokumen Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 itu pun tak dapat dilanjutkan.
“Rapat tidak dapat dilanjutkan karena pihak eksekutif tidak hadir tanpa informasi dan keterangan melalui surat resmi,” kata Ketua Pansus DPRD Kapuas, Syarkawi H Sibu.
Syarkawi bilang ketidakhadiran pihak eksekutif menjadi catatan bagi pansus yang akan dimasukan rekomendasi pansus.
“Karena kami anggap eksekutif tidak kooperatif dalam membahasa raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 ini,” ujarnya.
Menurut legislator Partai PDI Perjuangan tersebut, pihaknya mengapresiasi Kabupaten Kapuas telah 6 kali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI.
“Tetapi bagi kami di DPRD, salah satu fungsi kami adalah kontrol pengawasan. Kami bukan menyangsikan raihan opini itu, tetapi kami ingin uji fakta seperti apa capaian kinerja keuangan yang cukup bagus itu,” ucap Syarkawi.
“Secara obyektif kami ingin menguji seperti apa capaian-capaian fisik dilapangan atas berbagai macam program kegiatan, terutama program yang bernilai strategis berdampak luas terhadap kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.