bakabar.com, BANJARMASIN – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), Suripno Sumas, menggelar sosialisasi kepada masyarakat terkait mekanisme penyampaian aspirasi serta perencanaan pembangunan yang telah diatur oleh pemerintah.
Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat agar berbagai persoalan di daerah dapat diselesaikan secara bersama-sama dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam sosialisasi itu, Suripno menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat kini semakin terbuka dan aktif dalam menyampaikan masukan kepada wakil rakyat.
“Alhamdulillah, masyarakat dapat menerima informasi yang kami sampaikan, dan kami pun mendapatkan berbagai masukan dari masyarakat. Tujuannya agar seluruh persoalan yang ada di tengah masyarakat dapat diatasi secara bersama-sama,” ujar Suripno di kediamannya, Sabtu (10/1/2026) siang.
Ia menjelaskan, berbagai permasalahan di lapangan, seperti jalan rusak, pembangunan rumah ibadah, hingga penanganan banjir, dapat diusulkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Menurut Suripno, pemahaman masyarakat terhadap mekanisme tersebut sangat penting agar setiap usulan dapat dipersiapkan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sementara itu, Tenaga Ahli Gubernur Kalsel, Sugiarto Sumas, yang turut hadir sebagai narasumber, menjelaskan bahwa penanganan banjir termasuk dalam kategori bencana alam. Oleh karena itu, penanganannya dilakukan melalui tiga tahapan, yakni tanggap darurat, rehabilitasi, dan mitigasi.
“Terkait mitigasi, pemerintah tidak tinggal diam dan terus melakukan berbagai upaya pencegahan. Salah satunya dengan mengendalikan aliran air agar tidak mengalir secara tiba-tiba dalam waktu singkat yang dapat menyebabkan banjir,” katanya.