apahabar.com, JAKARTA - Institute for Essential Service Reform (IESR) menilai langkah pensiun dini PLTU Cirebon-1 yang dilakukan oleh Kementerian ESDM masih jauh dari target ambisi nol emisi karbon.
Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa menerangkan disuntik matinya PLTU Cirebon-1 merupakan tindak lanjut dari pertemuan G20 yang terselenggara pada 2022. Pertemuan tersebut kemudian menghasilkan keputusan pilot project pensiun dini PLTU yakni PLTU Cirebon dan PLTU Pelabuhan Ratu.
Hasil pertemuan tersebut kemudian diselaraskan dengan Perpres 112/2022 yang berisi kewajiban untuk menyusun peta jalan pengakhiran operasi PLTU hingga pada 2050 mendatang.
"Kalau hanya 2 PLTU, kurang efektif. Bisa lebih banyak untuk mencapai net zero power sector 2050," kata dia kepada apahabar.com Senin (13/11).
Baca Juga: Genjot Bauran EBT, CELIOS: Jangan Berhenti di Peresmian PLTS Cirata!
Pasalnya, kedua PLTU yakni PLTU Cirebon dan PLTU Pelabuhan Ratu baru benar-benar akan pensiun setelah 2030. Sedangkan, untuk mencapai target Perjanjian Paris (Paris Agreement), pada 2030 setidaknya perlu ada 9,2 GW PLTU yang harus berakhir operasinya.
Karena itu, pemerintah tidak boleh hanya bergantung pada Pembiayaan yang berasal dari Asian Development Bank (ADB) dan CIF, di ETM Country Platform.
Fabby menilai melalui pendanaan via APBN, sesungguhnya pemerintah bisa menyuntik mati aset PLTU yang sudah terhitung tua seperti di antaranya PLTU Suralaya dan PLTU Paiton.
"Milik PLN sendiri yang punya 5 GW PLTU bisa juga dipensiunkan dini. Lalu ada 3 GW PLTU yang direncanakan bisa dibatalkan," jelas dia.
Baca Juga: Menteri ESDM Pastikan Tahun Ini Suntik Mati PLTU Cirebon-1
Baca Juga: Menteri ESDM Sentil PLN soal Hambatan PLTS Atap di Daerah
Sebelumnya, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memastikan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Cirebon-1 akan pensiun dini pada tahun ini. PLTU tersebut dinilainya yang paling memungkinkan untuk dieksekusi.
“Cirebon, karena kan yang paling memungkinkan (untuk pensiun dini)," katanya di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (10/11).
Pensiun dini PLTU tersebut akan menggunakan dana dari Asian Development Bank (ADB) yang merupakan bagian dari komitmen Just Energy Transition Partnership (JETP).
Proyek tersebut diketahui juga sudah masuk dalam draf dokumen investasi komprehensif atau Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) Just Energy Transition Partnership (JETP).
"Ini kan baru principal-nya tapi sudah ada kajiannya. Dananya kan saya belum lihat," ujar Arifin.