apahabar.com, BANJARMASIN – Penggalanggan dana Rp 5 ribu H Denny Indrayana-Difriadi Darjat atau H2D menuai kritik.
Kritik datang dari rival politik dari paslon 02 itu di Pilgub Kalsel, yakni Partai Golkar.
Menurut salah satu kadernya, jika penggalangan dana berupa sumbangan, maka itu perlu diperjelas.
“Kalau ada yang meminta sumbangan, maka saya merasa miris mendengarnya. Ini diperlukan klarifikasi pihak terkait. Apa betul? Karena sumbangan itu pribadi,” ucap Koordinator Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Kalsel, Puar Junaidi kepada awak media, Jumat (18/12) siang.
Nyagub di Kalsel, Denny Indrayana Dibayangi Skandal ‘Payment Gateway’
Tak hanya itu, Puar bahkan menyentil angka Rp5 ribu itu, kata dia, mengingatkannya dengan kasus payment gateway.
“Ini mengingatkan saya dengan ditetapkannya Denny sebagai tersangka kasus payment gateway. Itu kan 5.000 juga nilainya satu paspor,” sentilnya.
“Ini perlu diklarifikasi, apakah ada indikasi orang-orang yang ingin menjatuhkan Denny. Ia harus klarifikasi itu. Kemudian ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Karena orang minta sumbangan itu harus ada laporan dan izin untuk kepentingan apa.
Kalau untuk kepentingan pribadi ke MK, ya MK gak bayar koq,” pungkasnya.
SKCK Denny Indrayana Dipertanyakan Puar, Kasus Payment Gateway Mencuat Lagi
Sebelumnya, menanggapi berbagai macam tudingan miring, Denny Indrayana sudah lebih dulu angkat bicara.
Menurutnya, penggalangan dana sendiri dilakukan secara sukarela dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
Bahkan, ia menilai, hal ini bukan hanya sebatas donasi semata, namun lebih ke arah pendidikan politik bagi masyarakat Kalsel.
"Agar semua paham bahwa politik kita itu butuh biasa. Akan tetapi dengan cara yang amanah, tepat dan bertanggungjawab," ucap Denny Indrayana melalui siaran video yang diterima apahabar.com, Jumat (18/12) siang.
Denny mengaku sengaja tidak mengadakan penggalangan dana ini ketika masa kampanye. Dengan alasan menghindari berbagai macam persepsi.
"Padahal yang dimaksudkan lebih kearah pendidikan politik," katanya.
Namun setelah bekerja keras dengan turun ke lapangan dan mendapat mandat lebih dari 800 ribu suara, maka ini menurutnya, waktu yang sangat tepat.
Gerakan Rp 5 Ribu untuk H2D Tembus Puluhan Juta, Denny Sampai Ganti Buku!
"Selain untuk keperluan konkrit pendanaan di Mahkamah Konstitusi dan pendidikan politik, hal ini juga untuk membangun kebersamaan dan militansi gerakan bahwa Hijrah Gasan Banua itu adalah kebutuhan bersama," cetusnya.
Oleh sebab itu, kata dia, prosesnya harus benar. Salah satunya ia enggan menggunakan dana rekening pribadi, melainkan rekening bersama Difriadi Darjat.
"Jadi yang bertanggungjawab dan melihat aliran dana masuk yakni saya bersama Pak Difriadi," bebernya.
Terkait perbankan, ia mengungkapkan, BCA merupakan perbankan tercepat untuk merespons permintaan tersebut.
Kendati demikian, ia juga berusaha menghubungi perbankan lain untuk berpartisipasi agar lebih banyak rekening yang bisa dimanfaatkan donatur.
"Daulat rakyat digunakan dengan cara swadaya. Suara rakyat ini akan dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Ini juga akan transparan dan terbuka pertanggungjawabannya," pungkasnya.