bakabar.com, BANJARBARU - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan membentuk Satgas Pengendalian Kebakaran Lahan Tahun 2026.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk mengantisipasi peningkatan risiko karhutla seiring proyeksi musim kemarau yang lebih kering dan potensi fenomena El Nino.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa penanganan karhutla harus mengedepankan langkah pencegahan yang terencana dan terkoordinasi.
“Kesiapsiagaan seluruh pihak menjadi kunci dalam melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak kebakaran,” papar Hanif dalam Apel Siaga Pengendalian Karhutla Tahun 2026.
Hanif menekankan pentingnya respons cepat dan kerja terpadu lintas sektor guna menekan potensi kebakaran sejak dini.
Berdasarkan data pemerintah, jumlah kejadian karhutla di awal 2026 mengalami peningkatan signifikan. Tercatat sebanyak 3.609 titik panas terdeteksi, atau meningkat tiga kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara luas area kebakaran hingga Februari 2026 mencapai lebih dari 32 ribu hektare, dengan Sumatera dan Kalimantan menjadi daerah paling terdampak.
Untuk menghadapi kondisi tersebut, KLH membentuk Satgas Pengendalian Kebakaran Lahan yang terdiri dari tim pendamping, sekretariat, dan tim klarifikasi. Satgas ini bertugas memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memastikan upaya pencegahan dan penanganan berjalan efektif hingga ke tingkat lapangan.
Selain itu, penguatan respons dini menjadi salah satu prioritas utama. Pemerintah mendorong aktivasi posko pengendalian karhutla di wilayah rawan hingga tingkat desa, serta memastikan kesiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana.
“Upaya lain yang dilakukan adalah memperkuat infrastruktur pengendalian karhutla, khususnya di kawasan gambut,” jelas Hanif.
Langkah tersebut meliputi perbaikan tata kelola air, pembangunan sekat kanal, serta penyediaan sumber air seperti sumur bor dan embung.
Pelaksanaan program ini dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, aparat TNI/Polri, serta masyarakat.
Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau 2026 akan berlangsung lebih panjang dan kering, dengan indikasi El Nino kategori lemah hingga moderat.
Kondisi tersebut diperkirakan meningkatkan potensi kebakaran, terutama di wilayah rawan seperti Riau dan Kalimantan Barat.
“Pengendalian karhutla tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinergi penuh dari semua pihak,” tegasnya.