apahabar.com, MARABAHAN – Meski belum terlalu signifikan, stunting masih menjadi ancaman balita di Barito Kuala. Lantas, seberapa besar ancamannya?
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh balita dilihat dari standar WHO-MGRS akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang atau infeksi berulang. Situasi ini terjadi karena 1.000 hari pertama kehidupan yang tidak dikawal dengan baik.
Tidak hanya fisik, stunting juga menghambat perkembangan otak. Imbasnya kesehatan dan produktivitas mereka sesudah dewasa juga terganggu.
Menukil data Global Nutrition Report (2014), Indonesia termasuk dalam 17 negara yang mengalami permasalahan gizi kronis. Tak mengherankan kalau 9 juta dari 159 juta anak stunting yang terdata di seluruh dunia, terdapat di Indonesia atau dengan persentase 37,2 persen.
Masa depan negara juga terancam akibat kasus ini. Berdasarkan data Bank Dunia yang dirilis 2016, potensi kerugian akibat stunting mencapai Rp260 hingga Rp390 triliun per tahun dari PDB Indonesia sebesar Rp13.000 triliun.
Kemudian ketika dewasa, anak yang mengalami stunting berpeluang mendapatkan penghasilan 20 persen lebih rendah dibandingkan dengan anak normal.
“Masalah gizi tidak sekedar disebabkan kekurangan makanan dan masalah kesehatan,” jelas Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Batola, Candra Wijaya SSi MSc Apt, Jumat (19/07/2019).
“Tetapi juga pola asuh yang meliputi pemberian ASI eksklusif, penyediaan Makanan Pendamping (MP) ASI, pola asuh psikososial, kebersihan atau sanitasi,” imbuhnya.
Batola sendiri terdata memiliki 4.510 balita stunting atau 23 persen dari jumlah perkiraan balita sebanyak 23.000. Tetapi dalam penangangan stunting, sasaran utama adalah bayi dibawah umur 23 bulan atau Bawah Umur Dua Tahun (Baduta).
“Dalam masa Baduta, tingkat keberhasilan pertumbuhan mencapai 80 persen dibandingkan penanganan usia Balita,” papar Candra.
Sementara Baduta yang terdata mengalami stunting di Batola berjumlah 1.344 atau 18,3 persen dari 7.354 bayi berdasarkan entri Online Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM).
Persentase tersebut sebenarnya masih dibawah prevalensi 20 persen. Namun dilihat dari data 17 kecamatan dan 19 wilayah kerja Puskesmas per Juli 2019, stunting berpeluang besar menjadi ancaman.
Faktanya, Tabukan memiliki persentase stunting hingga 40,4 persen, Jelapat 38,1 persen, Mandastana 34,4 persen dan wilayah kerja Puskesmas Lepasan di Kecamatan Bakumpai 33,6 persen.
Selanjutnya Puskesmas Semangat Dalam dan Berangas di Kecamatan Alalak, serta Jejangkit memiliki persentase 30,6 persen.
Diikuti Puskesmas Bantuil di Kecamatan Cerbon mencapai 30,3 persen, Tabunganen 30,1 persen, Mekarsari 28,8 persen, Barambai 27,4 persen dan Rantau Badauh 22,9 persen.
Selanjutnya Anjir Pasar 22,2 persen, Kuripan 17,4 persen, Tamban 14,5 persen, Marabahan 10,3 persen, Wanaraya 7,6 persen, Belawang 7,4 persen dan Anjir Muara 7,1 persen.
“Menurunkan angka Balita stunting dari 23 persen menjadi setidaknya 20 persen menjadi tugas kami kedepan. Itu termasuk menurunkan angka stunting per kecamatan menjadi 20 persen kebawah,” tegas Candra.
Namun tidak cuma Dinkes Batola yang memegang peranan utama. Mereka yang harus terlibat antara lain PMD, DKPP, Dinas PUPR, Kemenag, Dinsos, Disdik, PKK, rumah sakit, DP2KBP3A hingga Diskopperindag.
“Penurunan stunting dapat dilakukan bersama-sama antara pemerintah dengan stakeholder terkait dalam manajemen terintegrasi melalui pola konvergensi,” yakin Candra.
“Langkah awal sudah dilakukan melalui penggalangan kemitraan pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UBKM) di Marabahan, Rabu (17/07/2019),” tandasnya.
Baca Juga: Harganas 2019; Acil Odah: Gaungkan Stunting Lebih Keras
Baca Juga:Pencegahan Stunting, Tanbu Jadi Salah Satu Daerah Terbaik
Baca Juga:Kepala Puskesmas Batulicin Ungkap Penyebab Stunting
Baca Juga: Sri Astuti: Perhatikan Kesehatan Balita agar Terhindar dari Stunting
Reporter: Bastian Alkaf
Editor: Ahmad Zainal Muttaqin