apahabar.com, BANJARMASIN – Belum lama tadi, sembilan ketua dewan perwakilan cabang (DPC) Demokrat Kalimantan Selatan diundang oleh salah satu kader senior Demokrat. Kader yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu mulanya hendak memberikan bantuan banjir.
Di Jakarta, mereka berkumpul di Hotel Rasuna, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu 27 Januari 2021.
Belakangan, bantuan banjir tersebut diduga adalah modus sejumlah kader Demokrat yang ingin mengambil alih secara paksa atau kudeta kepemimpinan Demokrat.
Lewat pertemuan tersebut, mereka bertekad mengumpulkan dukungan para ketua DPC asal Kalsel itu.
Lewat dukungan para ketua DPC ini, mereka hendak menggelar Kongres Luar Biasa. Kongres bermaksud melengserkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kursi ketua umum Demokrat.
AHY menyebut ada lima aktor di balik upaya kudeta terhadap dirinya. Terdiri 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan secara tak hormat akibat hukuman korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun lalu.
“Menurut kesaksian, dan testimoni banyak pihak, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” ujar AHY, dikutip dari Twitter terverifikasi miliknya, Rabu (3/2).
Jumpa pers digelar AHY, 1 Februari lalu. Jumpa pers sebagai tindak lanjut dari Rapat Pimpinan DPP Demokrat bersama para ketua DPD Demokrat di 34 provinsi. Selain membahas pandemi, dan dukacita terhadap bencana di penjuru Indonesia, AHY turut menyinggung gerakan politik tersebut.
Bahkan, AHY menduga gerakan ini sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintah Presiden Jokowi.
Santer dikabarkan, pejabat penting dimaksud adalah Moeldoko, mantan Panglima TNI yang kini menjabat sebagai kepala staf kepresidenan. Karenanya, AHY langsung bersurat ke Presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi, dan klarifikasi.
Terlebih 13 hari yang lalu, dirinya menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader partai Demokrat, salah satunya dari DPC.
“Tentang adanya gerakan, dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai, yang dilakukan secara sistematis,” ujar AHY.
Dikumpulkannya para ketua DPC asal Kalsel di Hotel Rasuna juga dibenarkan Ketua DPD Demokrat Kalsel Rusian.
Rusian membeberkan ada 9 perwakilan DPC Partai Demokrat Kalsel yang berangkat untuk memenuhi undangan pertemuan.
Mereka yang sempat memenuhi undanganadalah DPC Partai Demokrat Kabupaten Tapin, Balangan, HST, HSS, HSU, Tabalong, Kota Baru, Tanah Bumbu, dan Barito Kuala.
“Sesuai berita yang kita dengar ada 9 DPC Demokrat yang berangkat. Yang tidak berangkat itu DPC Banjarmasin, Banjarbaru, Tanah Laut, Banjar, termasuk Provinsi itu tidak berangkat,” ungkapnya.
Mereka, kata Rusian, berangkat semata untuk penyerahan bantuan korban banjir. “Tapi kenyataannya yang kita dengar beda. Dan ketua DPP tidak tahu menahu soal itu,” beber Rusian.
Kronologis pertemuan
Di Hotel Rasuna, mengutip dari laporan Tempo, awalnya para ketua DPC ini dikumpulkan di ruangan 2805.
Nazaruddin dan Jhoni Allen disebut hadir dalam pertemuan sekitar pukul 21.00 WIB tersebut. Menurut cerita, Nazaruddin membeberkan rencana kongres luar biasa untuk merebut kursi ketua umum dari AHY.
Eks bendahara Demokrat itu mengklaim sudah didukung 260 DPD dan DPC Demokrat yang mayoritas dari Pulau Jawa, tetapi masih membutuhkan 100 dukungan lagi. KLB itu disebut-sebut akan mengangkat Moeldoko menjadi ketua umum.
Nazaruddin, menurut pengakuan pelapor, menyatakan Moeldoko akan mampu mengerek popularitas dan elektabilitas Demokrat menjadi partai dengan peringkat suara kedua terbanyak di parlemen. Sedangkan Jhoni mengatakan kepemimpinan AHY perlu diganti karena tak memperhatikan pengurus di daerah.
Jhoni juga berujar sosok Moeldoko dapat menggantikan kepemimpinan AHY yang dinilai masih kurang. Sebab, Moeldoko merupakan mantan Panglima TNI yang memiliki pangkat lebih tinggi dari AHY.
Dari ruangan 2805, mereka diminta berpindah ke ruangan 2809. Moeldoko disebut-sebut ada di ruangan ini. Menurut dokumen, Moeldoko disebut mengatakan akan maju sebagai ketua umum Demokrat dan akan membesarkan partai. Caranya adalah menggunakan Bintara Pembina Desa atau Babinsa.
Di situ, Jhoni mengatakan Demokrat dikhawatirkan tak mencapai ambang batas parlemen 5 persen di 2024 dan tak mempunyai anggota DPR di 2029. Pelapor mengatakan pertemuan di ruangan ini berlangsung tak lama karena Moeldoko masih ada pertemuan lain dengan pembahasan sama.
JenderalMoeldokosendiri telah menepis tudingan sebagai sosok dalam lingkaran Istana yang akan melakukan kudeta terhadap kepemimpinan politik Partai Demokrat. Kemarin malam, Moeldoko mengatakan tudingan kudeta tak tepat ditujukan kepadanya.
“Kalau ada istilah kudeta, ya kudeta itu dari dalam, masa kudeta dari luar?” ujar Moeldoko dalam keterangan pers, Senin (1/2) malam, dilansir Republika.