apahabar.com, JAKARTA – PT Freeport Indonesia resmi kembali ke pangkuan RI. Hal ini terealisasi setelah holding BUMN pertambangan PT Inalum (Persero) membayar lunas US$3,85 miliar atau setara Rp 55,8 triliun ke Freeport McMoRan (FCX) dan Rio Tinto.
“Hari ini saya bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dan Menteri-
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya melaporkan kepada Presiden Jokowi mengenai pelaksanaan penugasan yang diberikan oleh Bapak Presiden Jokowi untuk melakukan negosiasi perundingan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Freeport McMoran,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam akun instagram terverifikasi miliknya, Jumat 21 Desember.
Perundingan, kata Sri Mulyani via @smindrawati mencakup 4 hal:
1. Mengharuskan Freeport untuk melakukan divestasi saham kepemilikan PT. Freeport Indonesia (PTFI) 51 persen untuk pihak Indonesia- di mana 10 persen dimiliki oleh Pemerintah Daerah Papua dan kabupaten Mimika
2. Freeport harus membangun smelter di Indonesia dalam waktu lima tahun.
3. Kepastian penerimaan negara (pajak pusat dan daerah dan penerimaan negara bukan pajak) harus lebih tinggi dibandingkan periode kontrak karya dan pemberian kepastian Invetasi selama masa operasi.
4. Perpanjangan masa operasi PTFI selama 2×10 tahun hingga 2041 melalui penerbitan IUPK.
Sri Mulyani bersama dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dan Menteri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Foto-instagram/smindrawati
“Tim kami berunding secara intensif, akuntabel, profesional dan bebas dari kepentingan pribadi. Hari ini (kemarin) kami telah menyelesaikan seluruh elemen perundingan dan transaksi divestasi 51 persen telah diselesaikan pembayarannya – dengan demikian PT. Freeport Indonesia dimiliki kembali oleh Republik Indonesia,” jelasnya
“Dan sumbangan penerimaan perpajakan dan PNBP untuk negara akan lebih besar dibanding pada masa kontrak karya. Dan Freeport akan membangun smelter dalam waktu 5 tahun.”
Sri Mulyani berujar, Presiden mengharapkan PTFI akan terus dapat dikelola secara profesional, baik dan bertanggung-jawab untuk semaksimal mungkin kemakmuran rakyat.
“Itu tanggung jawab kami semua untuk bangsa dan negara Indonesia,” jelasnya,
Baca Juga: Evgeny Kalyagin: PT KAB Siap Lanjutkan Pembangunan KAB Borneo
Kembalinya Freeport ke Indonesia setelah ditandatanganinya dokumen dan pelunasan transaksi tersebut di pengujung tahun ini mengundang beragam respon netizen
“Selamat bekerja bu…sehat selalu rakyat selalu mendoakan ibu juga pak Jokowi dan menteri-menteri lainnya,” ujar pemilik akun setioningsihlina.
Soal akuisisi PTFI, penandatanganan dokumen penyelesaian transaksi ditandatangani oleh Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin dan CEO Freeport McMoRan Richard Adkerson di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kemarin.
Dikutip dalam katadata.com, Jokowi berharap kepemilikan mayoritas itu bisa bermanfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pendapatan baik dari pajak atau non-pajak, dan royalti pun diharapkan bisa lebih baik dari sebelumnya.
Tak hanya Inalum, pemerintah daerah pun mendapatkan 10% saham PTFI. Harapannya, itu bisa berdampak bagi perekonomian pemerintah daerah.
"Tentu saja Papua juga akan mendapat pajak daerah," ujar dia.
Inalum membayar US$ 3,85 miliar kepada PT Freeport Indonesia demi memiliki 51% saham. Perinciannya sebanyak US$ 3,5 miliar dialokasikan untuk pembayaran 40% hak partisipasi Rio Tinto dan US$ 350 juta untuk Indocopper. Adapun, pendanaan untuk membayar saham itu berasal dari dana obligasi sebesar US$ 4 miliar.
Dari 51,2% saham PTFI yang dimiliki Indonesia, Inalum akan memiliki secara langsung sebesar 26,2%. Sisanya sekitar 25% dimiliki PT Indocopper Investama (PTII). Adapun, saham Indocopper akan dimiliki Inalum sebesar 60% dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua sebesar 40%.
Saham BUMD Papua dimiliki oleh Pemprov Papua sebesar 30% dan Pemkab Mimika 70%. Sehingga jika dikonversi, kepemilikan saham PTFI oleh Pemprov Papua adalah 3% dan Pemkab Mimika sebesar 7%. Dengan demikian BUMD Papua akan memiliki 10% saham PTFI.
Penggunaan Indocopper itu sudah sesuai dengan kesepakatan induk yang ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2018 antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika dan INALUM tentang Pengambilan Saham Divestasi PTFI. Indocopper saat ini memiliki 9,36% saham di PTFI.
Baca Juga: Lonjakan Trafik, Telkomsel Siagakan Bandwith 4,2 Tbps dan Bangun 776 BTS Baru
Editor: Fariz Fadhillah