apahabar.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui penyaluran bansos Covid-19 selama PPKM berlevel ada beberapa data yang tidak cocok alias salah alamat. Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Sosial akan memperbaikinya data penerima bansos.
“Kalau masyarakat menganggap bawah ‘Oh ini namanya enggak cocok targetnya ada yang salah’, mari kita perbaiki dan Kementerian Sosial sekarang Bu Risma melakukan perbaikan semuanya,” ujar Sri Mulyani dalam video virtual, kutip Okezone, Jumat (3/9).
Dengan adanya perbaikan data penerima bansos, Sri Mulyani ingin belanja negara harus semakin diperbaiki, efisien, efektif, tidak tumpang tindih, tidak dikorupsi sekaligus pembiayaan utang harus semakin diturunkan.
Menurutnya, APBN harus mulai disehatkan karena defisit harus dikembalikan ke level 3 persen pada 2023 setelah diperbolehkan di atas 3 persen mulai 2020 sampai 2022 untuk menopang pemulihan ekonomi.
“APBN akan terus bersifat responsif dan fleksibel untuk menjaga momentum pemulihan yang mulai terjadi pada tahun ini,” katanya.
Saat ini, APBN akan tetap hadir untuk membantu masyarakat, melindungi dari sisi ancaman kesehatan, mengurangi tekanan rumah tangga terutama kelompok paling rentan, dan mendorong dunia usaha.
“APBN membantu dunia usaha. Baik usaha kecil Kita melakukan pekerjaan fundamental yaitu reform struktural dan perbaiki kondisi,” katanya.