apahabar.com, BARABAI - Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Pemilu Serentak 2024 digelar Bawaslu Hulu Sungai Tengah (HST) dan dihadiri kurang lebih 100 orang peserta, Senin (18/9/2023).
Sosialisasi dilaksanakan di Aula Hotel Darul Istiqamah Barabai ini dihadiri oleh organisasi kepemudaan, pelajar, masyarakat, Kader SKPP, Ketua PPK se-HST, Ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan se-HST.
Seorang pelajar yang juga mengikuti sosialisasi, Hayatunisa (17) mengatakan akan berusaha memilah dengan selektif dalam pemilu nanti.
"Kalau ulun [saya] harus melihat dulu visi-misi dari pencalon tersebut. Harus melihat bagaimana kontribusi nyata dari pencalon untuk masyarakat Indonesia," jelasnya.
Hayatunisa mengaku dirinya sangat antusias dengan pemilu 2024 nanti. Ia pastikan dirinya tidak akan golongan putih atau golput dalam memilih.
"Bagaimana kita bisa dapat pemimpin yang baik dan hebat kalau kita sendiri tidak ikut berperan dalam pemilihan tersebut," tegasnya.
Menurut Hayatunisa, sebagai pemilih pemula, dirinya merasa ini waktu yang tepat untuk ikut berperan dalam memilih calon pemimpin yang mampu mensejahterakan rakyat Indonesia.
"Acara sosialisasi hari ini sangat membantu bagi kami para pemilih pemula untuk tahu apa itu pemilu, bawaslu, dan juga cara pemilihannya," paparnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu HST Nurul Huda mengatakan, untuk Pemilu yang berintegritas, memang diperlukan keseriusan semua pihak dalam melakukan pengawasan tahapan–tahapan Pemilu.
"Pengawasan Pemilu partisipatif adalah pengawasan proses Pemilu yang melibatkan peran dari masyarakat. Sebab, proses Pemilu tak hanya tanggung jawab penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu, tapi juga seluruh lapisan masyarakat," jelasnya.
Ia mengatakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kepemiluan dan demokrasi itu butuh kerjasama dari berbagai pihak terkait.
"Selama ini, kegiatan partisipasi masyarakat masih dipahami sebagai upaya mobilitas masyarakat untuk kepentingan pemerintah dan negara, padahal sebenarnya partisipasi idealnya masyarakat itu ikut serta dalam menentukan kebijakan pemerintah," bebernya.
Nurul Huda menambahkan bahwa berbagai aspek yang dilakukan Bawaslu ini merupakan ikhtiar sebagai upaya menjaga kualitas demokrasi dan pemilu agar berjalan dengan jujur dan adil.