bakabar.com, BANJARBARU – Anggota Komisi IX DPR RI, Mariana, menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Selatan.
Hal tersebut disampaikan Mariana ketika menghadiri sosialisasi MBG yang digelar di Asrama Haji Banjarmasin, Banjarbaru, Minggu (14/9).
Program MBG merupakan salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menyasar anak sekolah dan ibu hamil, guna mengatasi persoalan gizi yang masih menjadi tantangan di Indonesia.
Sosialisasi ini digelar oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersama Badan Gizi Nasional (BGN), turut dihadiri Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, serta Kepala Biro Umum dan Keuangan BGN, Dr Gunalan AP.
Mariana menekankan masyarakat di Kalsel sangat menantikan pemerataan program ini. Terlebih masih dua kabupaten di Kalsel yang belum memperoleh jatah MBG.
“Alhamdulillah saya pribadi khususnya sebagai wakil rakyat dari Dapil Kalimantan Selatan sangat mendukung program ini. Dampaknya luar biasa, terutama bagi anak-anak sekolah. Karena itu, saya berharap pemerintah bisa mempercepat pelaksanaan dan pemerataannya,” jelas Mariana.
Mariana juga menyinggung adanya rasa iri dari masyarakat yang belum mendapat jatah MBG, “Melalui sosialisasi ini, diharapkan MBG bisa lebih cepat menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dan ibu hamil di seluruh Kalsel,” tambahnya.
Sementara Kepala Biro Umum dan Keuangan BGN, Gunalan AP, menyebut pelaksanaan MBG di Kalsel sudah berjalan cukup progresif meski masih terbatas. Dari 453 target dapur MBG, baru 98 yang terealisasi.
“Memang masih kecil, tapi progres ini luar biasa bagi kami. Apalagi antusias masyarakat tinggi. Bahkan ada sekolah-sekolah yang belum mendapat jatah sampai protes ke kepala daerah,” tukas Gunalan.
BGN sendiri telah menyiapkan portal pengaduan untuk memastikan pengawasan program MBG berjalan dengan baik. “Jika ada masalah di lapangan, laporan akan diverifikasi dan tim khusus dari BGN akan turun langsung,” tegasnya.
Adapun program ini diharapkan dapat dirasakan merata di seluruh kabupaten/kota di Kasel sebelum akhir 2025.