apahabar.com, BANJARMASIN - DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kalsel menyatakan sikap terkait penembakan aktivis penolak tambang, Erfaldi (21) di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.
"Kami menuntut kepada Polda Kalsel untuk mengkoordinasikan sampai ke Kapolri terkait kasus ini," ujar Fery Setiadi, Ketua Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik (HPKP) DPD IMM Kalsel, Kamis (17/2).
Untuk diketahui, aktivis Erfaldi meninggal tertembak saat pembubaran massa unjuk rasa penentang aktivitas pertambangan PT Trio Kencana di Kecamatan Kasimbar dan Tinombo Selatan, Parigi Moutong, Sabtu (12/2) lalu. Penembakan diduga oleh oknum polisi.
Fery melanjutkan, kasus ini mengingatkannya akan peristiwa meninggalnya Immawan Randy dan Yusuf usai tertembak, pada tanggal 25 September 2019 silam, saat menggelar aksi di depan kantor DPRD Sulawesi tenggara, Kendari.
Untuk itu, pihaknya akan konsulidasi internal untuk melaksanakan instruksi DPP IMM Pusat, guna menyusun rencana aksi #GERUDUKPOLDA.
“Kami akan siapkan 500 kader IMM untuk melaksanakan Instruksi DPD IMM, guna mengingatkan aparat kepolisian bahwa sudah waktunya mereka berbenah, serta mengingatkan bahwa masyarakat bukanlah musuh mereka,” ucap Fery.
Fery menyampaikan, ada 6 poin sikap IMM Kalsel:
1. Mengajak seluruh kader IMM Kalsel yang bergabung untuk menyuarakan kebenaran dan memperjuangkan hak-hak korban.
2. Mengecam keras tragedi penembakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa aktivis dan kami menduga ada unsur kesengajaan dalam tragedi penembakan tersebut.
3. Kepolisian harus mengusut tuntas siapa pelaku dibalik tragedi penembakan tersebut.
4. Menuntut kepada Polda Kalsel mengkoordinasikan sampai ke Kapolri untuk menghukum seberat-beratnyanya pelaku penembakan aktivis sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan tidak ada perlakuan istimewa terhadap pelaku penembakan. Mengusut kasus ini sampai benar-benar terang dan pelaku penembakan dapat ditangkap secepatnya.
5. Mendesak Kapolda untuk menyampaikan fakta integration kepada masyarakat Kalimantan Selatan untuk berkomitmen tidak akan melakukan tindakan represif kepada masyarakat, apalagi sampai ada hilang nyawa dalam menyampaikan aspirasinya.
6. Mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mencopot Kapolda Sulawesi Tengah yang dinilai gagal dan gagap dalam memberikan jaminan keamanan bagi mahasiswa dalam menyuarakan aspirasinya.