bakabar.com, BANJARMASIN - Setelah dilantik menjadi Presiden pada 20 Oktober 2024, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan memasuki 100 hari pertama di 28 Januari 2025.
Berbagai pemberitaan media kian menghiasi lini masa tentang bagaimana pelaksanaan program, janji politik, dan efektifitas kerja jajaran kabinet Merah Putih.
Di awal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto disebutkan sejumlah pengamat ekonomi akan mewarisi utang negara dari Pemerintahan sebelumnya sebesar Rp 8.560,36 triliun per akhir Oktober 2024.
Kendati demikian menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada di level aman yakni 38,66 persen.
H.M Syaripuddin, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, saat dimintai tanggapan mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan memikul beban masa lalu yakni utang negara, pengangguran, dan kemiskinan. Sehingga menurutnya diperlukan pencermatan secara cermat, terukur, dan mendalam guna menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.
”Berbagai pakar ekonomi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mewarisi beban ekonomi dari Pemerintahan sebelumnya yakni berupa utang negara, pengangguran, dan kemiskinan ditengah menyempitnya ruang fiskal yang kemudian dinilai dapat menghambat peluang pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkapnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, guna menjaga stabilitas perekonomian dibutuhkan instrumen ekonomi yang afirmatif melalui pencermatan kebijakan fiskal terhadap kebutuhan nasional dan Visi Misi Pemerintahan saat ini sehingga tantangan dan peluang ekonomi diharapkan dapat teratasi seiring pelaksanaan target transformasi ekonomi nasional.
”Dalam kondisi ekonomi saat ini, setidaknya Pemerintah dapat melakukan rasionalisasi program guna efisiensi anggaran. Selain itu fokus dengan mendorong program pembangunan, optimalisasi penerimaan negara, dan kebijakan stimulus ekonomi yang menyentuh langsung terhadap beragam segmen masyarakat yang berpenghasilan rendah, kelas menengah, hingga pelaku usaha," tanggapnya
Menyangkut 100 hari kerja pertama Presiden Prabowo Subianto, Bang Dhin (sapaan akrab) menyuarakan agar Presiden melakukan evaluasi terhadap jajaran di bawahnya.
“100 hari kerja pertama ini penting menjadi evaluasi Pemerintahan... Bapak Presiden Prabowo Subianto saya yakini memiliki komitmen dan keinginan yang kuat agar di tahun pertamanya program Pemerintahan dapat terlaksana dengan baik. Sehingga kinerja jajaran Kementerian dan lembaga dengan kinerja terburuk menurut masyarakat harus diberikan catatan termasuk sentimen negatif publik yang disematkan kepada Polri,” tutupnya.