Kebakaran Smelter

Smelter Terbakar, DPR Minta Kementerian Laksanakan Perintah Jokowi

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta perusahaan yang mengoperasikan smelter memperketat pengawasan. Hal ini disampaikan Jokowi setelah peristiwa ledakan yan

Tangkapan layar dari video kebakaran tungku ssmelter PT ITSS di areal PT IMIP.

apahabar.com, JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta perusahaan yang mengoperasikan smelter memperketat pengawasan. Hal ini disampaikan Jokowi setelah peristiwa ledakan yang terjadi di smelter PT ITSS, Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Merespons hal itu, Wakil Ketua VII DPR RI Eddy Soeparno meminta kementerian terkait segera melaksanakan audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap seluruh perusahaan smelter yang beroperasi di Indonesia.

"Pesan Presiden Jokowi jelas bahwa keselamatan kerja harus dinomorsatukan. Kejadian kebakaran berturut-turut di 2 pabrik smelter ini menunjukkan aspek pengawasan harus diperketat," katanya kepada apahabar.com, Senin (1/1).

Baca Juga: Pertemuan Bilateral China-Indonesia Minim Bahas K3 Smelter

Baca Juga: Polri Masih Menginvestigasi Tragedi Ledakan Smelter Morowali

Sekjen PAN ini menekankan pesan Presiden Jokowi untuk membuat pengawasan dengan lebih ketat double bahkan sampai triple.

"Artinya audit terhadap pabrik smelter harus diperketat. Bukan hanya di pabrik smelter di Morowali tapi di seluruh perusahaan smelter yang beroperasi di Indonesia seperti pesan kami sebelumnya," lanjut Eddy.

Selain audit, Eddy juga meminta aparat hukum mengumumkan hasil investigasi secara terbuka dari kebakaran di ITSS maupun PT GNI dan menegakkan hukum secara konsisten.

Baca Juga: Waduh! Mayoritas Smelter di Morowali Abaikan Asuransi Ketenagakerjaan

Legislator Dapil Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini menilai dengan korban jiwa mencapai 19 prang menurutnya sudah terjadi pelanggaran hukum akibat kelalaian. Karena itu, penegak hukum perlu memberikan hukuman kepada pihak yang lalai mengenai keselamatan kerja.

"Selama investigasi dari kepolisian dan audit dari pemerintah berlangsung maka operasional perusahaan smelter harus dihentikan sementara," pungkasnya.