apahabar.com, JAKARTA – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalitedan Solar Subsidi sudah di depan mata. Pemerintah juga sudah memberikan sinyal adanya kenaikan tersebut.
Sejatinya, penambahan subsidi terjadi lantaran kuota BBMPertalitedan Solar Subsidi ini sekarat atau diprediksi habis pada pertengahan Oktober 2022 ini, sehingga mau tak mau pemerintah harus menambah kuota tersebut demi memenuhi kebutuhan masyarakat akan bensin tersebut.
Pemerintah dalam APBN 2022 akan mengeluarkan subsidi senilai Rp 502,4 triliun. Alhasil, dengan adanya penambahan kuota, maka akan bertambah pula subsidi BBMnya. Salah satu jalan anggaran melalui subsidi tidak jebol adalah melakukan pembatasan atau menaikkan harga BBM.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan pada pekan ini, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan terkait dengan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya jenis BBM Pertalite.
Sejatinya, kata Luhut, APBN Indonesia sudah terlalu besar untuk menanggung biaya subsidi BBM khusus penugasan seperti Pertalite dan juga solar subsidi.
“Minggu depan Presiden akan mengumumkan terkait apa dan bagaimana mengenai harga BBM ini. Jadi presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian, karena harga BBM kita jauh lebih murah di kawasan asia ini, dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita,” ungkap Menko Luhut dalam Kuliah Umum Menko Marves di Universitas Hasanudin, Jumat (19/8/2022).
Sebelumnya dalam wawancara eksklusif Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kepada CNBC Indonesia mengaku tidak akan ragu untuk mengambil keputusan yang tidak populer seperti menaikkan harga BBM yang masih subsidi jika kebijakan tersebut memang benar-benar dibutuhkan.
Jokowi menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan pilihan paling terakhir. “Kalau memang APBN tidak mampu memang harus kita putuskan (kenaikan harga BBM),” kata Jokowi.
Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi menjawab pertanyaan apakah pemerintah berani mengambil kebijakan yang tidak populer menjelang tahun politik, salah satunya adalah dengan menaikkan harga BBM di kala kenaikan harga minyak.
Jokowi menegaskan bahwa kebijakan pemerintah harus mengutamakan kepentingan rakyat. Menurutnya, kebijakan yang ditempuh pemerintah tidak memperhitungkan populer atau tidak, melainkan berdasarkan kalkulasi yang matang.
“Kebijakan itu yang paling penting itu harus mengutamakan rakyat, dengan kalkulasi yang detail, ada angka-angkanya bukan karena populer dan tidak populer. Paling penting memang jangan membebani rakyat,” kata Jokowi.
Dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 , Kamis (18/8/2022), Presiden Jokowi mengatakan bahwa ia telah memerintahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk menghitung ulang APBN soal subsidi BBM. “Apakah APBN akan kuat? (menanggung subsidi BBM), nanti akan dihitung oleh Menkeu,” jelas Presiden Jokowi.
Kuota Pertalitedan Solar Subsidi Sekarat!
Sampai Juli 2022 ini, kuota BBM Pertalite tersisa 6,2 juta Kilo Liter (KL) dari kuota sampai akhir tahun yang mencapai 23 juta KL. Sementara untuk konsumsi Solar subsidi hingga Juli 2022 sudah mencapai 9,9 juta KL dari kuota tahun ini sebesar 14,91 juta KL. Dengan begitu, maka sisa kuota Solar subsidi hingga Juni tinggal 5,01 juta KL.
Nah, kuota tersebut diprediksi habis pada pertengahan Oktober ini. Mau tidak mau pemerintah harus bertindak secepatnya baik itu pembatasan atau penambahan kuota.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan, subsidi energi yang mencapai Rp 502 triliun di tahun ini sudah terlalu besar. Jika ditambah lagi tentu akan membuat APBN menjadi tekor. “Sekarang pemerintah sedang menjajaki opsi-opsi kalau APBN-nya cukup berat,” tegas Susiwijono, Senin (15/8/2022).
Opsi penambahan subsidi energi menurut Susiwijono adalah hal yang tidak mungkin dilakukan, mengingat tahun depan APBN sudah harus kembali defisit di bawah 3%. Oleh karena itu, opsi yang paling memungkinkan adalah dengan menaikkan harga energi di dalam negeri, salah satunya harga BBM Pertalite.
“Supaya gap-nya tidak terlalu tinggi antara harga jualnya, dengan harga keekonomian kan tinggi sekali tuh, dari Rp 7.000 dengan Rp 17.000 (per liter). Solar dari Rp 5.000 dengan Rp 18.000, kan jauh. Kita sedang menghitung apakah perlu opsi kenaikan harga. Kemarin Bu Menkeu (Sri Mulyani Indrawati) sudah menyampaikan,” jelas Susiwijono.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR juga tidak setuju dengan adanya tambahan subsidi. “Tidak ada penambahan subsidi, pilihan yang bisa ditempuh pemerintah adalah menaikkan harga energi yang disubsidi dengan mempertimbangkan dampak inflasi dan daya beli rumah tangga miskin,” ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Senin (15/8/2022).
“Banggar DPR tidak akan mengubah alokasi subsidi energi pada tahun ini. Banggar DPR juga telah lama menyarankan kebijakan reformasi kebijakan subsidi energi. Sebaiknya pemerintah segera menjalankan kebijakan reformasi subsidi energi,” paparnya.
Mengingat tidak disetujuinya penambahan kuota maupun subsidi, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan harus ada penyesuaian harga Pertalite. “Kalau memang gak ada alokasinya (penambahan) itu, ya kita harus sesuaikan (harga Pertalite), iya dong kalau gak naik gimana?” kata Arifin saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Senin (15/8/2022).
“Kita yang terbaik buat negara supaya ke depannya (negara bertahan), harga minyak mentah aja gak turun turun ya to,” kata dia.
Sinyal kenaikan harga BBM sejatinya telah dilontarkan oleh Menteri Investasi atau Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. mbahasan rencana kenaikan harga BBM ini juga dilakukan di tengah keputusan Badan Anggaran (Banggar) DPR yang menolak adanya penambahan subsidi melalui tambahan kuota BBM Pertalite dan Solar Subsidi.
“Saya menyampaikan sampai kapan APBN kita akan kuat menghadapi subsidi yang lebih tinggi, jadi tolong teman-teman sampaikan juga kepada rakyat bahwa rasa-rasanya sih untuk menahan terus dengan harga BBM seperti sekarang feeling saya harus kita siap-siap kalau katakanlah kenaikan BBM itu terjadi,” kata Bahlil di Gedung Kementerian Investasi, Jumat (12/8/2022).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto membeberkan, bahwa harga Pertalite sesuai dengan keekonomian seharusnya Rp 13.150 per liter. Sementara Pertamax keekonomian mencapai Rp 15.150 per liter.