bakabar.com, BALANGAN – DPRD Kabupaten Balangan menggelar rapat kerja penting di Ruang Rapat Paripurna, dengan fokus utama pada sinkronisasi telaahan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan aspirasi masyarakat yang telah diserap melalui kegiatan reses dapat benar-benar selaras dengan teknis pelaksanaan yang akan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Senin (9/3/2026).
Proses sinkronisasi ini bukan hanya sebagai bentuk koordinasi rutin, melainkan juga merujuk pada implementasi Pasal 178 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Tujuan utama dari kesesuaian dengan peraturan tersebut adalah untuk menyamakan persepsi antara semua pihak terkait dalam upaya pembangunan daerah yang terencana dan terpadu.
Dalam rapat yang dihadiri oleh anggota DPRD dari berbagai fraksi serta perwakilan dari beberapa SKPD terkait, telah disepakati bahwa setiap poin dalam telaahan Pokir harus diuji kelayakan teknis dan operasional. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kapasitas dan mekanisme pelaksanaan yang ada di tingkat eksekutif.
Anggota DPRD Kabupaten Balangan yang juga ketua panitia penyelenggara rapat, menjelaskan bahwa kegiatan reses yang dilakukan sebelumnya telah berhasil mengumpulkan berbagai masukan langsung dari masyarakat di berbagai kecamatan. “Semua aspirasi tersebut kita teliti secara mendalam dalam Pokir, dan sekarang saatnya kita pastikan bahwa setiap poin dapat diwujudkan dengan cara yang efektif dan efisien bersama pihak eksekutif,” ujarnya dalam sambutannya.
Perwakilan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan yang hadir juga menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah ini. Menurutnya, sinergi yang erat antara lembaga legislatif dan eksekutif adalah kunci utama untuk mewujudkan Kabupaten Balangan yang lebih maju dan sejahtera. “Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Kolaborasi yang baik akan membuat setiap program pembangunan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” jelasnya.
Selain menyinkronkan telaahan Pokir, dalam rapat kerja tersebut juga dibahas mengenai jadwal pelaksanaan tahapan selanjutnya, termasuk proses konsultasi lebih lanjut dengan berbagai stakeholder serta penetapan target waktu untuk penyusunan rancangan kebijakan yang akan menjadi acuan pelaksanaan pembangunan tahun depan.