bakabar.com, MUARA TEWEH - Perkumpulan Warga Batara Mandiri Peduli Sosial dan Investasi (Perwabara Pasti) menggelar Simposium Nasional Masyarakat Adat di Balai Antang, Muara Teweh, Senin (29/9/2025). Kegiatan ini bertujuan mendorong keterlibatan aktif masyarakat adat dalam investasi berkelanjutan.
Ketua Pelaksana Simposium, Gusti Rahmadijaya, menyebut kegiatan ini menjadi yang pertama kali digelar dengan fokus murni pada masyarakat adat tanpa muatan politik.
"Biasanya isu masyarakat adat hanya jadi wacana politik. Tapi kali ini kami ingin benar-benar fokus untuk edukasi dan pemberdayaan masyarakat," ujarnya.
Rahmadijaya menegaskan perlunya payung hukum yang jelas, seperti Peraturan Daerah (Perda), untuk melindungi hak-hak masyarakat adat.
Ia menyebut, selama dua periode pemerintahan Presiden Jokowi, pembahasan RUU tentang masyarakat adat belum tuntas.
"Di Kalimantan Tengah, kami baru sebatas Pergub. Harapannya, lewat simposium ini bisa lahir rekomendasi yang diajukan ke gubernur, lalu diteruskan ke Presiden Prabowo. Kami ingin berdiskusi langsung terkait urgensi undang-undang hak adat," jelasnya.
Simposium ini mengusung tema “Masyarakat Adat sebagai Pelaku Penting Dalam Dunia Investasi”, dengan menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Dr. Fahri Bacmid, SH., MH., M. Armen Lukman, SH., MH., dan Dr. Rico Septian Noor, SH., MH.
Sekda Barito Utara, Drs. Muhlis, menegaskan pentingnya peran strategis masyarakat adat dalam mendukung investasi yang adil dan berkelanjutan. Ia menyebut, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan pelaku usaha menjadi kunci pembangunan nasional ke depan.
"Nilai-nilai yang dimiliki masyarakat adat bukan hanya soal budaya, tapi juga sebagai aktor utama peningkatan kualitas SDM dan pendorong investasi yang memberdayakan," kata Muhlis.
Menurutnya, keterlibatan langsung masyarakat adat dalam dunia investasi dapat memberi dampak besar pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
"Simposium ini diharapkan menjadi wadah diskusi inspiratif agar lahir keputusan strategis dan investasi yang terarah. Harapannya masyarakat adat bisa bersaing secara setara dengan pelaku usaha dan investor," tambahnya.
Sementara itu, Pj Damang Adat Kecamatan Lahei, Aryosi Jiono, menilai simposium ini bisa mengurangi kesalahpahaman antara masyarakat adat dan investor.
"Sering kali konflik terjadi karena kurangnya pemahaman terkait adat istiadat. Saya harap kegiatan ini bisa menyamakan persepsi antara hukum adat dan hukum positif," ujarnya.
Aryosi berharap para narasumber dapat memberikan materi yang berimbang agar kepentingan kedua belah pihak; masyarakat adat dan dunia usaha, dapat terakomodasi.