apahabar.com, JAKARTA – Sri Lanka bangkrut karena gagal membayar utang luar negeri mencapai US$51 miliar atau Rp754,8 triliun (asumsi kurs Rp14.800 per dolar AS).
Karenanya, Sri Lanka memutuskan menutup sekolah dan menghentikan layanan pemerintahan untuk menghemat cadangan bahan bakar yang hampir habis.
Selain itu, pemerintah juga meminta pegawai negeri sipil untuk bekerja dari rumah atau work from home.
Sebelum bangkrut, Sri Lanka menghadapi rekor inflasi tinggi dan pemadaman listrik berkepanjangan.
Masalah ini memancing protes selama berbulan-bulan yang disertai desakan agar Presiden Gotabaya Rajapaksa mundur.
“Waktu bagi Gotabaya untuk bersujud dengan bermartabat sudah lama berlalu. Sekarang kita harus mengusirnya,” ucap pemimpin mahasiswa Wasantha Mudalige seperti dikutip CNN Indonesia dari Channel News Asia, Senin (20/6).
Sri Lanka memang tengah menghadapi krisis dalam beberapa waktu belakangan. Imbasnya, pasokan BBM negara itu pun habis.
Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe mengatakan negaranya membutuhkan suntikan US$75 juta dalam valuta asing untuk membayar impor penting.
“Saat ini kami hanya memiliki stok bensin untuk satu hari. Beberapa bulan ke depan akan menjadi yang paling sulit dalam hidup kami,” kata Ranil.
Negara tersebut juga kekurangan stok 14 obat-obatan penting.
Ranil juga sebelumnya memperingatkan ancaman kekurangan pangan di tengah krisis ekonomi dan politik yang terus memburuk akibat salah urus negara oleh pemerintah sebelumnya.
Sri Lanka terancam mengalami krisis pangan menyusul kekurangan pupuk di musim tanam selama Mei-Agustus ini.
Kekurangan pupuk terjadi setelah tahun lalu Presiden Gotabaya Rajapaksa melarang penggunaan semua pupuk kimia secara drastis.
“Saya benar-benar mendesak semua orang untuk menerima kegawatan situasi saat ini,” ucap PM yang baru resmi menjabat pertengahan Mei lalu itu.
Krisis ekonomi Sri Lanka sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir yang terus diperparah dengan pandemi covid-19 dan salah urus oleh pemerintah hingga akhirnya pemerintahan trah Rajapaksa dipaksa mundur.