SIAP MELAUT, Inovasi Pemkab Tala Permudah Izin, BBM Subsidi, hingga Keselamatan Nelayan

Pemerintah daerah menyiapkan inovasi pelayanan terpadu bertajuk SIAP MELAUT.

Permudah Nelayan, Pemkab Tala Hadirkan SIAP MELAUT. Foto: Humas

bakabar.com, PELAIHARI – Nelayan di Kabupaten Tanah Laut kini mendapat angin segar.

Pemerintah daerah menyiapkan inovasi pelayanan terpadu bertajuk SIAP MELAUT untuk mempermudah pengurusan perizinan, akses BBM subsidi, serta meningkatkan keselamatan saat melaut.
Program ini lahir sebagai solusi atas persoalan klasik birokrasi lintas kewenangan yang selama ini kerap menyulitkan nelayan.

Padahal, Tanah Laut memiliki potensi kelautan besar dengan garis pantai sepanjang 175,93 kilometer dan sebanyak 2.815 kapal nelayan yang aktif beroperasi.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Tanah Laut, M. Kusri, mengatakan nelayan selama ini terkendala pengurusan izin yang harus dilakukan hingga ke tingkat provinsi bahkan pusat. Ketidaksinkronan dokumen kapal tersebut berdampak pada sulitnya nelayan memperoleh BBM bersubsidi serta perlindungan asuransi.

Melalui program SIAP MELAUT yang merupakan singkatan dari Selesaikan Izin dan Administrasi Pelayaran Melaut Legal, Aman, untuk Tangkap, DKPP menghadirkan layanan terintegrasi lintas instansi. Program ini melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan, perbankan, hingga Pertamina.

“Pendekatan yang kami lakukan adalah jemput bola. Nelayan kami dampingi mulai dari verifikasi dokumen, memastikan akses solar subsidi tepat sasaran, hingga pelatihan keselamatan dan sertifikasi kecakapan nelayan,” jelas Kusri.
Ia menegaskan, inovasi SIAP MELAUT merupakan implementasi visi Bupati Tanah Laut H. Rahmat Trianto dan Wakil Bupati H. Muhammad Zazuli dalam mewujudkan Tanah Laut yang “Simpun”, dengan DKPP sebagai leading sector.

“Dokumen harus legal, nelayan melaut harus aman, dan kesejahteraan nelayan harus meningkat,” tegasnya.
Inovasi SIAP MELAUT ini dipaparkan dalam Rapat Kerja Komisi II DPRD Tanah Laut bersama DKPP yang digelar pada Senin (2/2/2026).

DPRD Tanah Laut pun mengapresiasi terobosan tersebut dan mendorong pembentukan nota kesepahaman (MoU) dengan kementerian terkait agar program ini memiliki payung hukum yang jelas serta dukungan anggaran yang kuat.