PARTAI Amanat Nasional (PAN) hendak mencalonkan Ganjar dan Erick Thohir atau Ridwan Kamil. Demikian pula partai-partai dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Tapi, PDIP sampai sekarang belum ada tanda-tanda mencalonkan Ganjar. Partai ini terlihat tetap ingin mencalonkan Puan Maharani.
Publik bertanya-tanya, jika hendak menang, kenapa harus Puan? Apakah PDIP tidak ingin memenangkan pemilu agar tetap bisa mengeksekusi berbagai agenda kerakyatan?
Jika melihatnya dari sisi politik, tentunya sikap “kandang banteng” akan membingungkan. Tapi jika dilihat secara bisnis, keputusan itu sangat masuk akal. Ibarat bisnis, PDIP dan Demokrat punya pemilik saham tunggal. Sedangkan Golkar, PPP, dan PAN sudah sejak lama go public. Pemegang sahamnya dari banyak kelompok.
Yang dipikirkan pemilik saham mayoritas adalah tetap bertahta hingga kapan pun. Bahkan ketika meninggalkan partai pun, kendali harus tetap berada di tangannya biar bisa lengser keprabon dengan riang gembira dan bahagia.
Sebagai pemegang saham tunggal di PDIP, Megawati Sukarnoputri tahu kalau dirinya ada masanya. Kalaupun kelak harus tinggalkan partai, dia ingin regenerasi itu tidak keluar dari lingkarannya trah Sukarno.
Sejak dulu, para pemimpin, khususnya yang tumbuh dalam kultur Jawa, sangat peduli dengan siapa yang menggantikannya. Fenomena ini sering disebut wahyu keprabon.
Konon, Ken Arok pertama kali melihat cahaya di betis Ken Dedes, yang dianggapnya sebagai wahyu keprabon atau semacam legitimasi supranatural yang menjadi tanda seseorang akan menjadi pemimpin.
Di era Orde Baru, konon Suharto melihat wahyu keprabon pada diri Tien Soeharto. Di akhir kepemimpinannya, Soeharto melihat wahyu keprabon turun ke Sarwo Edhie Wibowo.
Soeharto tak rela menyerahkan kuasa pada Sarwo Edhie. Dia memilih mengasingkan Sarwo Edhie dari ranah politik. Dia lupa kalau wahyu keprabon itu tetap di keluarga Sarwo Edhie, yakni turun ke menantunya Susilo Bambang Yudhoyono.
Megawati adalah figur yang pandai membaca tanda-tanda alam. Di masa Orde Baru, dia yakin orde itu akan runtuh. Dia memimpin barisan oposisi dan berdiri di garis depan garda perlawanan karena yakin Soeharto akan tumbang.
Di tahun 2014, dia berani mencalonkan Jokowi karena yakin alam semesta telah memberikan dukungan. Dia tahu kalau tetap memaksakan diri maju, alam semesta tidak akan mendukungnya. Dengan mencalonkan Jokowi, partainya akan tetap menang pemilu sehingga dirinya akan selalu signifikan dalam proses politik.
Kini menjelang tahun 2024, dia tahu kalau dia tetap memaksakan Puan masuk arena, maka bertentangan dengan kehendak alam semesta. Publik ingin “Si Rambut Putih” akan masuk arena melalui kandang banteng.
Jika mencalonkan “Si Rambut Putih”, ada kekhawatiran kelak kendali partai akan bergeser dari kuasa Mega. Si Rambut Putih bisa berkoalisi dengan kubu oposisi di PDIP lalu mengambilalih kursi ketua umum. Dalam iklim demokrasi, pemilik saham mayoritas partai bisa terdepak jika alam semesta menginginkan itu.
Selain itu, Pilpres 2024 tidak sama dengan momen politik lain yang dilalui Megawati. Ini pilpres terakhir bagi politisi sepuh seperti SBY, Megawati, Jusuf Kalla, Surya Paloh, hingga Prabowo Subianto. Pilpres ini adalah transisi untuk mempersiapkan generasi baru yang akan mewarnai politik Indonesia masa depan.
Jika tidak mencalonkan Puan hari ini, bagaimana kelangsungan dinasti dan trah Sukarno?
***
Fenomena pelanggengan dinasti ini bukan hal baru di Indonesia. Dalam buku Notes on Java’s Regent Families, Heather Sutherland memaparkan bagaimana para elite Jawa mempertahankan kuasa dengan cara membangun dinasti.
Dalam buku yang diterjemahkan menjadi Politik Dinasti Keluarga Elite Jawa Abad XV-XX (Komunitas Bambu, 2021), Heather mengurai berbagai upaya kolonial melanggengkan kekuasaan para elite Jawa. Politik dinasti terjadi saat kekuasaan dikuasai satu keluarga besar secara turun-temurun.
Sutherland menunjukkan bagaimana elite politik masa lalu menjaga lambang-lambang kebangsawanan dengan gelar-gelar. Gelar kebangsawanan akan didapatkan juga oleh keturunan yang menggantikannya.
Misalnya, bupati Magelang pertama tahun 1810 adalah RT Danoeningrat, kemudian penggantinya yang merupakan anaknya bergelar RAA Danoeningrat II di tahun 1862, dan seterusnya. Namun, nama gelar ini bisa berganti apabila dinasti politik tersebut terputus.
Selain itu, seorang elite akan menampilkan pakaian, gaya hidup, tempat tinggal, serta posisi yang memberinya akses untuk tetap menjaga warisan supremasi sebagai penguasa.
Di era Indonesia modern, kita bisa saksikan fenomena yang sama. Sukarno mewariskan namanya jadi nama belakang anak-anaknya agar kelak bisa tampil di tampuk politik. Megawati memberikan banyak posisi kepada Puan agar berproses dan segera matang demi memasuki kancah politik nasional.
Posisi yang penting membuat elite punya modal sosial untuk menjaga relasi dan jaringan dengan para pemilik modal sehingga bisa dikapitalisasi menjadi jejaring bisnis dan oligarki. Di masa lalu, elite yang loyal pada pemerintah kolonial akan mendapat garansi kekuasaannya akan langgeng.
Di masa kini, posisi pemerintah kolonial sudah diambil alih oleh banyak pemilik kapital. Mereka punya kuasa untuk menentukan siapa pemimpin, juga punya kuasa untuk menaikkan dan menurunkan pemimpin.
Nah, di titik ini, kita bisa paham kalau hasrat PDIP untuk mencalonkan Puan lebih disebabkan oleh proses regenerasi kuasa politik yang diharapkan tetap berada di trah keluarga Sukarno. Kuasa politik akan memengaruhi kuasa ekonomi, sekaligus memastikan seseorang tetap memiliki napas di arena politik sehingga kelak bisa memasuki arena kapan pun dia merasa siap.
***
Presiden Jokowi tampil di hadapan ribuan relawan. Dia kembali mengirimkan kode siapa yang hendak didukungnya. Dari beberapa peristiwa, sangat terlihat jelas kalau Jokowi tidak ingin mengulangi kesalahan Presiden SBY yang tidak menyiapkan penerus kekuasaan sepeninggalnya sebab hanya memberi ruang bagi keluarganya.
Politik kita memang emosional. Baik Presiden SBY dan Presiden Jokowi sama-sama ingin menyiapkan dinasti. Bedanya, SBY tidak sempat mempersiapkan rute jalan yang akan dilalui anaknya.
Namun politik kita juga rasional. Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti menilai jika ada partai atau gabungan partai yang mengajukan capres-cawapres yang elektabilitasnya rendah, itu sama artinya partai itu melakukan bunuh diri politik.
Karena Pemilu 2024 ini era amat penting dalam perjalanan Republik menyongsong kepemimpinan generasi baru bangsa menjelang 100 tahun RI.
Jika Mega, Jokowi, Puan, dan Ganjar bisa kompromi, maka akan menjadi kekuatan yang dahsyat. Bangsa kita terkenal sebagai bangsa yang suka bermusyawarah dan kompromi. Jika PDIP berkoalisi dengan KIB di mana akan menjadi partai utama di dalam koalisi, maka kandidat yang diusung akan tak terbendung.
Jika PDIP mengajukan Ganjar, yang berpasangan dengan Ridwan Kamil ataupun Erick Thohir, maka tak ada yang bisa menandingi mereka. Kuasa politik dan kuasa modal akan berkelindan dan kembali menjadi langgam politik kita di abad kekinian.
Semua cincai, sekaligus cuan.