apahabar.com, JAKARTA – Kantor Staf Presiden mengundang empat kepala daerah yang berpotensi untuk menjadi calon ibu kota baru Republik Indonesia. Kegiatan tersebut digelar dalam suatu diskusi media di Gedung Bina Graha, Jakarta (6/5/2019).
Sebelumnya dikabarkan apahabar.com yang bersumber dari Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Nurul Fajar Desira, empat gubernur yang diundang adalah Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor,Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, dan Gubernur Kalsel Sabirin Noor.
Namun, terdapat perubahan nama dari salah satu undangan dari empat gubernur. Yakni, yang semula menyatakan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, ternyata yang berhadir adalah Gubernur Sulawesi Barat Andi Ali Baal Masdar.
Dari Empat Gubernur yang diundang tersebut, hanya Gubernur Kaltim Kalimantan Timur yang diwakilkan. Gubernur Kaltim mewakilkan pada Pejabat Bappeda Kaltim, Yusliando.
Selain keempat undangan, hadir juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro yang memaparkan kajian Bappenas terkait rencana pemindahan ibu kota negara.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam kesempatan terpisah telah mengatakan bahwa Presiden Jokowi ingin melihat perkembangan kajian yang dilakukan oleh Bappenas.
"Keputusan itu berdasarkan kajian dan juga pandangan dari luar. Presiden juga ingin masukan dari publik. Pembuatan keputusan kan perlu input dari luar," ujar Moeldoko melalui siaran pers yang dikirim ke wartawanapahabar.com.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam diskusi itu memaparkan kriteria-kriteria ideal yang akan dipilih sebagai ibukota baru. Ia menjelaskan bahwa pemindahan ibukota merupakan bagian dari pengembangan wilayah metropolitan di Indonesia menuju Indonesia Sentris.
Dia menjelaskan juga bahwa Jakarta akan tetap menjadi kota bisnis dan keuangan.
"Pertama lokasinya harus strategis berada di tengah-tengah wilayah Indonesia. Juga tersedia lahan yang luas, serta bebas dari bencana seperti gempa bumi, gunung berapi, banjir, kebakaran hutan, dan sebagainya," papar Bambang.
Dia menambahkan, lokasi ibukota baru juga harus memiliki sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan, dekat dengan kota eksisting, dan tidak memiliki risiko potensi konflik sosial serta memiliki budaya terbuka terhadap pendatang. Yang tidak kalah penting menurut Bambang, lokasinya memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan nasional.
"Ibukota baru nantinya dari sisi jumlah penduduk ada dua skenario. Pertama ibukota dengan jumlah penduduk sekitar 1,5 juta jiwa, dan skenario kedua dengan jumlah penduduk sekitar 870 ribu jiwa," ujarnya.
Dengan rencana tersebut, pengembangan wilayah baru di Indonesia tidak lagi hanya bertumpu di Pulau Jawa yang daya dukungnya semakin terbatas.
Sementara itu, 4 Kepala Daerah yang wilayahnya menjadi rujukan Bappenas untuk menjadi ibukota baru menyatakan kesiapannya, baik dari sisi lahan, masyarakat, dan pemerintah daerahnya.
Gubernur Sulawesi Barat Andi Ali Baal Masdar menyatakan, Sulawesi Barat memiliki keunggulan dari sisi ketersediaan lahan yang dibutuhkan untuk membangun ibukota baru. "Termasuk daya dukung yang disyaratkan misalnya ketersediaan air, bebas bencana, dan sebagainya," kata Gubernur Sulbar.
Sementara itu Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengatakan, Kalimantan Selatan juga sudah menyiapkan lahan yang dibutuhkan apabila Pemerintah Pusat menetapkan Kalsel sebagai calon ibukota baru.
"Kami membayangkan, seandainya ibukotanya ada di Kalsel, lokasinya nanti dilatarbelakangi oleh Pegunungan Meratus dan sekaligus dapat melihat pantai di kejauhan," katanya.
Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menjelaskan, wilayahnya memiliki semua prasyarat yang diminta oleh Pemerintah Pusat sebagai calon ibukota baru.
"Kami sudah menyiapkan tiga wilayah kabupaten di Kalteng yang memenuhi kriteria sebagai ibukota baru Republik Indonesia. Apalagi, dulunya Bung Karno pernah membayangkan masa depan Indonesia itu ibukotanya ada di Kalimantan Tengah," katanya.
Kalimantan Timur juga sudah menyiapkan wilayah pesisir timur Kalimantan sebagai calon unggulan apabila dipilih sebagai ibukota negara yang baru.
"Pilihan wilayah tersebut juga menegaskan Indonesia sebagai negara maritim," papar Yusliando, pejabat Bappeda Kalimantan Timur.
Semua Kepala Daerah juga menyatakan kerelaan dan kesiapannya apabila wilayahnya tidak terpilih sebagai lokasi ibukota baru, mengingat keputusan untuk menentukan lokasi ibukota baru tersebut adalah pilihan terbaik untuk Indonesia.
"Kami siap mendukung, di manapun keputusan Presiden Jokowi untuk menetapkan ibukota yang baru nantinya, karena keputusan tersebut pasti merupakan keputusan yang terbaik," ujar para Gubernur tersebut kompak.
Baca Juga:'Berebut' Status Ibu Kota, Empat Gubernur Diundang ke Jakarta
Baca Juga: Bahas Pemindahan Ibu Kota Negara, Paman Birin dan Jokowi Dijadwalkan Bertemu
Reporter: Muhammad Robby
Editor: Muhammad Bulkini