apahabar.com, BANJARBARU – Serius menangani pemulihan lingkungan pascabanjir, Pemerintah Provinsi Kalsel membahas hasil kajian cepat penanganan banjir yang dilakukan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Kami tadi membahas tindak lanjut dari hasil kajian cepat, sesegera mungkin akan dilaksanakan. Ini sebagai langkah nyata Pemprov serius menangani banjir,” ujar Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar kepada awak media seusai rapat koordinasi percepatan pemulihan lingkungan pascabanjir Kalsel, Senin (31/5) sore.
Sementara itu, Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor KLHK, Erik Teguh Primiantoro mengatakan, pihaknya berkomitmen membantu tuntas permasalahan banjir di Kalsel.
“KLHK jelas sejak awal kita sudah komitmen, pertama Wamen KLHK turun langsung usai diminta Menteri untuk menangani banjir Kalsel, lalu beberapa waktu lalu kami sudah bertemu Gubernur. Kami menyerahkan konsep rencana kegiatan yang akan menjadi kontribusi LHK, salah satu kontribusi LHK ada dari beberapa Dirjen,” jelas Erik yang juga termasuk tim dalam kajian cepat ini.
“Sebelum itu juga kami LHK ditemani pak Wamen dan para Kepala Dinas Lingkungan Hidup di kabupaten/ kota provinsi Kalsel, sudah melakukan dialog untuk merumuskan kebijakan atau usulan segala macam terkait banjir,” katanya.
Dirjen PKTL sendiri katanya menyediakan bantuan senilai Rp3,4 Miliar, ditambah beberapa ratus juta untuk kajian cepat tadi.
“Jadi ini tentang bagaimana kita bisa melakukan kajian lebih komprehensif terkait apa faktor penyebab banjir dan bagaimana solusinya,” kata Erik
Solusinya, menurut Erik dapat dilihat dari aspek yang sifatnya makro yaitu tata ruang, ditambah kebijakan sampai aspek skala mikro.
“Artinya ke depan Kalsel akan punya infrastruktur ekologis yang relatif memadai, punya kemampuan adaptasi karena ada beberapa faktor yang kita tidak bisa ubah jadi hrus adaptasi dengan kondisi-kondisi iklim yang mulai ekstrem,” tuntasnya.
Diwartakan sebelumnya, Pemerintah pusat melalui KLHK menaruh perhatian serius terhadap Banua usai diterjang banjir.
Hal itu dibuktikan dengan disiapkannya anggaran puluhan miliar untuk penanganan pascabencana Kalsel.
Kucuran anggaran tersebut disampaikan Wakil Menteri LHK, Alue Dohong, pada rapat koordinasi dengan Pj Gubernur Kalsel, Safrizal ZA, di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru (10/3) lalu.
Alue Dohong mengatakan, berdasarkan data mereka, ada enam Eselon 1 terkait di Kementerian LHK yang bakal berkontribusi pada penanganan pascabanjir di Kalsel.
“Estimasi nilai bantuan yang dikucurkan sebesar Rp80 miliar lebih. Ini diimplementasikan melalui enam Dirjen terkait,” katanya.
Dia merinci, enam Dirjen yang berkontribusi melaksanakan penanganan di Banua yakni Dirjen PDASHL dengan anggaran Rp36 miliar. Kemudian, Dirjen PTKL Rp3,4 miliar, Dirjen PPKL Rp1,5 miliar, Dirjen Penegakan Hukum Rp1,8 miliar, Dirjen PSKL Rp3,08 miliar, dan Dirjen Pengelolaan Sampah sebesar Rp36,7 miliar.