apahabar.com, KOTABARU – Kerap menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang memakan korban jiwa, Jalan Baharu atau jalan menanjak di Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kotabaru, didesak untuk segera dibenahi.
Kecelakaan teranyar dialami sebuah truk pengangkut batu. Sopir kehilangan kendali, sehingga truk meluncur bebas dan menabrak dua mobil serta seorang pengendara..
Akibatnya du pengendara Mio mengalami meninggal dunia di lokasi kejadian, karena mengalami luka parah di bagian kaki dan kepala.
Kecelakaan lain yang tak kalah besar terjadi pertengahan Maret 2021. Truk bermuatan beragam minuman kemasan mundur dan terguling, karena tak sanggup menanjak.
Dari peristiwa itu, seorang pedagang pentol harus dilarikan ke rumah sakit lantaran luka parah tertimpa truk bak kayu tersebut.
Baca juga:Pemotor Tewas Disambar Truk Blong di Kotabaru, Diduga Hendak Menyalip
Baca juga:Kehabisan Napas, Truk di Kotabaru Timpa Pedagang Pentol
Sedianya pembenahan Jalan Baharu sudah lama direncanakan. Namun demikian, realisasi pekerjaan masih belum dilakukan.
“Kondisi jalan yang menanjak dan sempit tersebut memang menjadi salah satu pemicu kecelakaan lalu lintas. Kami juga sudah memasang rambu-rambu agar pengendara ekstra hati-hati,” papar Kepala Dinas Perhubungan Kotabaru, Khairian Anshari, kepada apahabar.com.
“Namun tentu sebaiknya pelebaran jalan itu bisa segera direalisasikan. Diharapkan masyarakat setempat juga memberikan dukungan,” imbuhnya.
Sementara Ketua Komisi III DPRD Kotabaru, Denny Hendro Kurnianto, menjelaskan bahwa pelebaran Jalan Baharu telah direncanakan sejak 2016.
Rencana itu berdasarkan harapan masyarakat dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Bahkan telah beberapa kali digelar Rapat Dengar Pndapat (RDP), terkait pelebaran Jalan Baharu.
“Hasilnya telah disepakati untuk pelebaran. Malah setiap tahun masuk anggaran, tapi belum bisa terealisasi,” tegas Denny Hendro, Sabtu (27/8).
Diyakini salah satu penyebab penundaan adalah faktor lingkungan. Tercatat 3 warga yang akan terdampak pelebaran itu, tetapi belum menyepakati penggantian.
“Namun karena sudah menyangkut keselamatan masyarakat banyak, semestinya Dinas Pertahanan dan Dinas PUPR harus lebih serius,” tandas Denny.