apahabar.com, MARTAPURA - Data pemilih Pemilu serentak 2024 menjadi perhatian penting oleh Bawaslu Kabupaten Banjar, menjelang ditetapkannya daftar pemilih tetap (DPT).
Ketua Bawaslu Banjar, Fajeri Tamzidillah, mengatakan soal daftar pemilih sering menjadi polemik bagi penyelenggara pemilu. Sehingga, perlu jadi perhatian sejak dini sebagai bentuk pencegahan tercecernya pemilih dari DPT.
"Jangan sampai ketika menjelang atau bahkan di hari pemungutan suara baru ribut tidak masuk daftar di TPS," ujar Fajeri saat membuka Rakor Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024, yang digelar Bawaslu Banjar, di Dafam, Senin (12/6).
Fajeri menceritakan, hampir tiap pemilu terjadi polemik soal daftar pemilih. Misalnya, tahun 2014 di Kecamatan Martapura Barat yang tinggal hitungan hari pemungutan suara baru ketahuan bahwa satu TPS pemilihnya tidak terdaftar.
"Di tahun yang sama, di salah satu desa Kecamatan Karang Intan, ada sekitar 90 orang yang tidak terdaftar di TPS. Waktu itu sempat ribut dengan peserta pemilu. Akhirnya dicari solusi, dengan cara (warga tidak terdaftar) disebar ke TPS - TPS lainnya," ungkap Fajeri, yang juga mantan anggota KPU Banjar ini.
Fajeri melanjutkan, meski hal demikian sudah diwanti-wanti, ternyata kembali terulang di Pilkada 2020, yaitu pemilih di satu TPS di Kecamatan Sambung Makmur tidak terdaftar, yang berujung pemungutan suara ulang (PSU).
"DPT adalah bagian yang sering jadi polemik. Bahkan jadi celah sengketa. Kemarin karena banyaknya DPTb, dijadikan celah bagi peserta pemilu yang kalah sebagai kecurangan. Walaupun tidak terjadi kecurangan, tapi bisa menjadi celah sengketa," ungkap Fajeri.
Fajeri meminta peserta rakor yang terdiri dari KPU dan jajaran, partai politik, Disdukcapil, lembaga pemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya agar sama - sama memperhatikan soal daftar pemilih agar masyarakat yang punya hak pilih dapat terakomodir.
Di sisi lain, Fajeri juga mengimbau masyarakat agar pro aktif memeriksa di Cek DPT Onlineapakah sudah masuk sebagai pemilih atau belum. Jika belum, maka segera melaporkan ke jajaran pengawas pemilu atau KPU.
"Karena bagaimana pun kesuksesan pemilu ini bukan hanya tanggung jawab penyelenggara saja, tapi semua pihak. Kita ingin di Pemilu 2024 ini warga Kabupaten Banjar yang punya hak memilih semuanya terdaftar," kata Fajeri.
Ia menambahkan, melalui kegiatan rakor ini ia mengharapkan semua stakeholder agar sama - sama memperhatikan pemilih. Misalnya Disdukcapil bagaimana caranya para pemilih khususnya pemula agar punya KTP.
"Termasuk Lapas gimana caranya agar warga binaan tetap mendapatkan haknya memilih, juga para parpol agar memastikan para simpatisan mereka telah terdaftar jadi pemilih, kami pun sebagai pengawas tentu akan mencermati daftar pemilih guna memastikan tidak ada yang tercecer," pungkas Fajeri.