apahabar.com, BANJARMASIN – Baru dilantik, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian langsung bikin gebrakan.
Eks Kapolri itu menginstruksikan anak buahnya untuk mengecek serapan anggaran di tiap pemerintah daerah.
Tujuannya, agar sisa lebih penggunaan anggaran di daerah tidak terlalu besar, mengingat kerja untuk APBD 2019 tinggal dua bulan lagi.
Jika penyisiran tersebut benar dilakukan eks Kapolda Metro Jaya itu, Pemkot Banjarmasin wajib was-was.
Catatan apahabar.com, serapan anggaran Pemkot Banjarmasin hanya mencapai 44,15 persen per 28 Oktober 2019.
Untuk Serapan Belanja Langsung mencapai kisaran Rp400 miliar dari alokasi APBD Murni Rp1,7 triliun.
Sedangkan, Belanja Tidak Langsung baru mencapai Rp700 miliar. Ketika dilihat lebih detail, serapan belanja tidak langsung yang meliputi biaya pegawai baru dibayar 10 bulan.
Artinya, serapan anggaran lebih banyak terpakai untuk gaji pegawai ketimbang realisasi program kerja.
Menanggapi kondisi yang tengah tersorot, Wakil Wali Kota Banjarmasin Hermansyah angkat bicara. Ia meminta SKPD segera bekerja ekstra.
Herman menargetkan penutupan tahun 2019, serapan anggaran bisa mencapai 80 persen.
Jika tak menaikan serapan anggaran sekarang, tentu berpengaruh pada dana alokasi yang dikuncurkan pusat untuk Banjarmasin.
Terlebih, rancangan APBD murni 2020 yang menurun dengan menyikapi serapan anggaran 2019.
“Ini yang kita khawatirkan jika penyerapan anggaran rendah, dana dari pusat akan dikurangi dan juga berpengaruh APBD 2020,” ujarnya kepada apahabar.com, Sabtu (02/11).
Belum lagi, bagi Hermansyah dana kelurahan yang dialokasikan ke Pemkot belum tersalurkan sepenuhnya.
Harusnya dana yang sangat dibutuhkan masyarakat tersebut habis sesuai jadwal berdasarkan kebutuhan prioritasnya.
Baca Juga: Proyeknya Ancam Nyawa Warga, Manajemen Duta Mall Minta Maaf
Baca Juga: Warung Sedekah Hadir di Banjarbaru, Bayar Cukup Dengan Doa
Reporter: Bahaudin Qusairi
Editor: Fariz Fadhillah