apahabar.com, BANJARMASIN – Polisi Daerah (Polda) Kalimantan Selatan (Kalsel) menilai seluruh daerah di Kalsel berpotensi adanya konflik sosial. Baik gesekan antarsesama masyarakat, maupun kecurangan dalam Pemilu.
“Semua wilayah di Kalsel berpotensi terjadinya konflik sosial, seperti halnya Banjarmasin dan Kabupaten atau Kota lainnya,” ucap Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Mochammad Rifai kepada apahabar.com, Rabu (20/2/2019).
Pihaknya telah menyediakan tim Gakkumdu dari penyidik Polda Kalsel, Kejaksaan dan Pengadilan. Perihal tersebut terkait tindak pidana tertentu dalam pemilihan umum. Penyelesaian kasus harus berjalan sangat cepat. Bahkan, hanya 3-4 bulan sudah selesai.
“Tak boleh lama-lama dalam penyelesaiannya,” tegasnya.
Baca Juga:KPU Banjarmasin Terima 1.698 Dus Surat Suara
Mencegah terjadinya polemik di masyarakat, Polda Kalsel juga akan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif. Misalnya, melaksanakan kegiatan yang menyejukkan dan berbau positif.
Adapun untuk kegiatan yang bersifat repsesif, kata Rifai, berdasarkan perintah Mabes Polri akan menurunkan 3/4 kekuatan Polri dalam pengamanan pemilu 2019.
Saat ini kata Rifai, anggota Polri mencapai 400.000 personel. Sehingga, Polda Kalsel akan menurunkan 3.000 personel dalam Pemilu 17 April 2019 mendatang.
“Jumlah personel diturunkan 3/4 kekuatan. Kalau 400.000 personel, maka sekitar 3.000 personal Polda akan diturunkan,” pungkasnya.
Baca Juga:Parpol dan Caleg Langgar Aturan Pemasangan APK Diranking
Reporter: Muhammad Robby
Editor: Syarif