Piala Dunia U-20

Selisih Paham Gibran dengan Kader PDIP soal Israel, Pengamat: Wajar, FIFA Penentunya!

Pengamat politik UNS, menilai adanya perbedaan pendapat antara Walikota Solo, Gibran dengan pengurus PDIP soal keikutsertaan Israel di Piala Dunia U-20 Wajar

Stadion Manahan Solo yang rencananya jadi venue final dan penutupan Piala Dunia U-20. (Foto: apahabar.com/Fernando)

apahabar.com, SOLO - Pengamat politik UNS, sekaligus Agus Riwanto menilai adanya silang pendapat antara Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming dengan pengurus PDIP soal keikutsertaan Israel di Piala Dunia U-20 adalah hal wajar.

Diketahui sebelumnya Walikota Solo Gibran Rakabuming merasa jengkel dengan adanya protes penolakan keikutsertaan Israel pada Piala Dunia U-20 yang baru-baru ini dipermasalahkan oleh Gubernur Bali Wayan Koster hingga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

"Ya berbeda pendapat biasa, wajar-wajar saja. Itu bagian dari wacana yang wajar saja terjadi. Karena memang persoalan kedatangan Israel dalam Piala Dunia U-20," ungkapnya saat dihubungi apahabar.com, Selasa, (28/3).

Baca Juga: Jengkelnya Gibran Soal Penolakan Israel di Piala Dunia U-20: Kenapa Baru Sekarang Protes?

Menurutnya jika dilihat dari aspek konstitusi. Dari aspek hukum, Indonesia memang belum punya hubungan diplomatik dengan Israel.

Hal tersebut juga terlihat dari sejak jaman kepemimpinan Soekarno hingga hari ini. Negara Indonesia belum punya hubungan diplomatik dengan Israel.

"Karena Israel dianggap sebagai bagian imperialisme yang mengganggu kemerdekaan Palestina. Itu sebabnya sikap Indonesia yang tidak melakukan hubungan diplomatis dengan Israel itu karena bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi," ujarnya.

Baca Juga: Soal Kelanjutan Piala Dunia U-20 2023, Gibran: Kita Sudah Siap, Tunggu Kabar dari FIFA

Jika dibaca dari konstruksi mukadimah UUD 45 alinea pertama, tertulis tegas bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan penjajahan diatas dunia harus dihapuskan.

"Itu perintah konstitusi begitu. Israel dianggap sebagai representasi penjajah. Kedua kalau kita baca di UU nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri diketentuan pasal 2," katanya.

Dengan mengacu itu, hubungan luar negeri itu harus berdasar prinsip Pancasila dan UUD 45. Sebab, UUD 45 menghendaki supaya Indonesia tidak berpihak kepada negara penjajah.

Dari landasan tersebutlah, Agus membenarkan jadi latar belakang para pengurus PDIP menolak kehadiran Israel di Indonesia.

Baca Juga: Suara Sumbang PKL Bila Piala Dunia U-20 Gagal Digelar di Solo

"Iya itu, jadi beda pendapat gak apa-apa. Beda pendapat wajar-wajar saja dalam demokrasi. Jangan dipersoalkan menjadi besar, itu aspirasi. Aspirasi tinggal disampaikan ke pemangku kuasa. Ya dalam pertandingan sepak bola itu FIFA kan ya punya kuasa FIFA," bebernya.

Pada akhirnya Agus menegaskan bahwa aspirasi dari Gibran maupun dari yang lain harus disampaikan ke FIFA.

"Masing-masing sampaikan saja ke FIFA. Mana yang jadi suara tunggal orang Indonesia. Aspirasinya yang mana, apakah pikirannya Gibran, apa pikirannya yang lain. Silahkan sampaikan ke FIFA, FIFA yang menentukan," tandasnya.