apahabar.com, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta bakal menggandeng pihak swasta atau lembaga independen di bidang Human Resource Development (HRD) dalam seleksi direksi badan usaha milik daerah (BUMD).
"Kami ke depan menggandeng lembaga independen supaya kita bisa mendapatkan data atau background yang lebih lengkap untuk calon direksi," kata Kepala Pusat Kebijakan Strategis dan Pelayanan BUMD BP BUMD DKI Wahyudi kepada wartawan, Selasa (4/4).
Pemprov DKI bakal menentukan lembaga independen yang kredibel dan memiliki track record bagus dalam mencari SDM. Lembaga yang ditunjuk harus bisa melakukan profiling dengan mengecek keseluruhan rekam jejak calon direksi.
Baca Juga: DPRD DKI Minta BUMD Pastikan Stok dan Harga Daging Jelang Ramadan
Baca Juga: Dorong Kepercayaan BUMDes, Mendes: Harus Ada Pendampingan OJK
Khususnya terkait, apakah orang yang akan diangkat pernah terjerat sebuah kasus, memiliki kinerja bagus, serta mencari tahu hubungan dengan atasan dan sekitarnya.
"Selama ini memang kita belum menggunakan lembaga independen. Ke depan, untuk menambah informasi, kita tambahkan swasta-lah," ujar Yudi.
Dengan keterlibatan lembaga independen diharapakan tak ada lagi kejadian direktur utama yang terlibat kasus hukum.
Baca Juga: Pengalaman di KAI, M. Kuncoro Wibowo Dipercaya Nahkodai TransJakarta
"Kan kita juga tahu, ada direksi yang sudah diangkat lalu menjadi tersangka KPK, segala macam. itulah yang akhirnya kita ingin memperkuat hal-hal itu supaya lebih tahu profilnya," imbuhnya.
Dalam dua tahun terakhir, sudah tiga Direktur Utama (Dirut) BUMD pilihan Pemprov DKI yang terkena kasus hukum. Pertama, Dirut Sarana Jaya Yoory C Pinontoan yang kini ditetapkan sebagai terpidana kasus korupsi pada 2021 lalu.
Selanjutnya, Direktur Transjakarta Donny Saragih yang ternyata saat dilantik merupakan buronan Kejaksaan.
Terakhir Dirut TransJakarta M Kuncoro Wibowo yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Padahal, Kuncoro baru menjabat selama dua bulan sejak dilantik bulan Januari lalu.