Hilirisasi Berbasis Komoditas

Selain Hilirisasi Industri, Kalbar Dorong Ekonomi Hijau

Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji mendorong terciptanya hilirisasi industri dalam mewujudkan ekonomi hijau di provinsi yang dipimpinnya.

Gubernur Kalbar Sutarmidji pada Dialog Interaktif dengan tema ‘Refleksi Pembangunan Kalbar dan Strategi Menghadapi Tantangan Global dalam Pembangunan Ekonomi Hijau’, di Aula Garuda Gedung Pelayanan Terpadu Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Kamis (9/2). Foto: ANTARA

apahabar.com, JAKARTA - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji mendorong terciptanya hilirisasi industri dalam mewujudkan ekonomi hijau di provinsi yang dipimpinnya.

Hal itu diutarakan Sutarmidji pada Dialog Interaktif dengan tema ‘Refleksi Pembangunan Kalbar dan Strategi Menghadapi Tantangan Global dalam Pembangunan Ekonomi Hijau’, di Aula Garuda Gedung Pelayanan Terpadu Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Kamis (9/2).

"Kami terus mendorong terwujudnya ekonomi hijau di Kalimantan Barat sebagai upaya transformasi ekonomi untuk menjadi daerah berkeadilan sosial, inklusif, berdaya saing dan maju yang berketahanan terhadap perubahan iklim dan ketidakpastian dunia akibat perubahan geopolitik dunia," katanya 

Sebagai gubernur, dirinya menegaskan mendukung penuh kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang mengekspor bauksit mentah dan mendorong hilirisasi industri di daerah.

Baca Juga: Ekonomi Kalbar di 2022 Tumbuh 5,01 Persen, Pertanda Pulih

"Hal ini jelas bisa menciptakan transformasi ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan keuntungan berlipat-lipat bagi ekonomi daerah dan Nasional," terangnya.

Sutarmidji menegaskan, saat ini Kalimantan Barat dihadapkan pada tantangan transformasi ekonomi nasional menuju Visi Indonesia Emas 2045 (Indonesia yang Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur), di mana Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi dan negara maju yang kelima terbesar di dunia pada 2045 di bawah China, Amerika Serikat, India maupun Jepang.

Hal itu, kata dia, sebagai dampak dari Green Economy atau Ekonomi Hijau yang merupakan satu dari enam strategi utama yang mengutamakan peningkatan daya saing sumber daya manusia, peningkatan produktivitas tiap sektor ekonomi, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik, dan pemindahan ibu kota negara.

"Makanya, pada Pertemuan Tingkat Menteri ke 25 BIMP-EAGA akhir tahun 2022 lalu, telah disampaikan kepada seluruh delegasi keempat negara tersebut termasuk local government yang hadir bahwa Kalbar telah siap dan fokus pada implementasi ekonomi hijau di daerah," ujarnya lagi.

Baca Juga: Erick Thohir Akui Potensi Kalbar jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Sutarmidji meyakini ekonomi hijau akan mendorong tumbuhnya lapangan kerja green jobs, yang salah satunya adalah pada sektor ekonomi kreatif dan pariwisata terutama produk ecotourism dan wellness tourism yang akan lebih diminati masyarakat pasca-pandemi.

"Demikian pula 17 subsektor ekonomi kreatif yang diharapkan tumbuh dan berkembang terutama dari generasi milenial," katanya

Pengamat ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak Prof Eddy Suratman juga sependapat dengan pelarangan ekspor bauksit yang merupakan komoditas tambang primadona di Kalbar.

Larangan ekspor bauksit mulai Juni 2023 dinilai positif lantaran diyakini ampuh mendorong dan mempercepat industrialisasi. Salah satunya, peningkatan industrialisasi di Provinsi Kalbar.

Baca Juga: Larangan Ekspor Bauksit Dorong Industrialisasi di Kalbar

Dengan dilarang ekspor, kata dia, otomatis terjadi hilirisasi. "Hal itu tentu mendorong industrialisasi di Provinsi Kalbar," ujarnya lagi.

Sejauh ini, industrialisasi di Kalbar, menurut Prof Eddy, stagnan atau hanya berjalan di tempat. Dari belasan provinsi, Kalbar menjadi bagian daerah yang industrinya berjalan di tempat dengan kontribusi industri hanya di kisaran 16 persen.

"Kemudian janganlah kita seperti sawit yang terlalu lama hilirisasi, di mana sejak 1985 sampai sekarang hanya minyak kelapa sawit mentah atau CPO saja karena belum ada pemaksaan. Harapannya dengan bauksit dilarang ekspor dan dipaksa hilirisasi supaya ada smelter, maka ada nilai tambah. Harapan itu industrialisasi bisa berkembang," kata dia lagi.

Menurutnya, pelarangan ekspor bauksit akan menjadi tantangan bagi pendapatan daerah, namun hal itu hanya jangka pendek. Untuk jangka panjang, nilai tambah akan jauh lebih tinggi karena produk yang dijual bukan dalam bentuk mentah.