apahabar.com, BANJARBARU - BPBD Banjarbaru memetakan wilayah rawan banjir di sejumlah kelurahan
Tiga di Kecamatan Cempaka, yaitu Kelurahan Cempaka, Bangkal dan Sungai Tiung. Satu di Kecamatan Banjarbaru Utara, yakni Kelurahan Loktabat Utara
Dan tiga di Kecamatan Banjarbaru Selatan, yakni Kelurahan Kemuning, Guntung Paikat dan Loktabat Selatan.
Kepala BPBD Banjarbaru sekaligus Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Banjarbaru, Said Abdullah mengakui bahwa bencana banjir memang masih jadi momok di setiap akhir tahun.
Apalagi, lanjutnya BMKG sudah menginformasikan bahwa pada Desember 2023 sampai Januari 2024 nanti diperkirakan akan terjadi curah hujan yang tinggi.
Sehingga BPBD sebutnya wajib menindaklanjutinya sedini mungkin.
"Salah satunya dengan penyusunan rencana tanggap darurat yang lebih responsif dan efektif," katanya, Rabu (22/11/2023).
Untuk itu, Said memanggil seluruh lurah beserta perwakilan masyarakat utamanya yang daerahnya masuk daftar rawan banjir.
Hal itu dimaksudkan agar ketika banjir terjadi, semua sudah siap menghadapinya dengan perencanaan yang matang.
"Mulai dari titik kumpul, lokasi evakuasi dan dapur umum, apa saja bantuan yang diberikan, hingga kelengkapan sarana dan prasarana,” ujarnya.
Ditekankannya bahwa pemerintah harus melakukan koordinasi dan kolaborasi yang apik dalam menanggapi setiap risiko kebencanaan.
“Bukan berarti kami menginginkan banjir kembali terjadi. Tapi ini merupakan bentuk keseriusan pemkot dalam menangani ancaman banjir yang tentu berdampak besar bagi kehidupan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Banjarbaru, Zaini Syahranie menjelaskan, bahwa pembahasan kebencanaan banjir bersama para lurah itu telah disampaikan dalam rakor lintas SKPD lingkup Pemko Banjarbaru di Aula Linggangan Kantor DPRD Banjarbaru, Senin (20/11/2023) kemarin.
Katanya, rakor itu merupakan langkah konkret Pemkot dalam antisipasi sedini mungkin terkait ancaman banjir.
“Seperti pendeteksian dini, evakuasi cepat, dan pendistribusian bantuan, semuanya kita bahas di sini,” ujarnya.
Karena selain lurah, SKPD terkait juga hadir dalam rakor tersebut. Seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial.
Perannya, untuk Dinas Kesehatan terkait memberi edukasi tentang upaya kesehatan masyarakat selama dan setelah banjir, termasuk pencegahan penyakit yang mungkin muncul.
Sedangkan Dinas Sosial akan fokus menyoroti rencana perlindungan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, dan keluarga kurang mampu.
Sementara itu, camat lurah dan ketua RT RW diharapkan akan berperan aktif dalam memastikan informasi dan bantuan mencapai seluruh lapisan masyarakat.
“Langkah-langkah konkret yang diambil dalam rapat ini akan menjadi landasan untuk membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan komunitas terhadap bencana alam,” pungkasnya.