apahabar.com, RANTAU – Sehari setelah diberlakukannya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) tingkat SD dan SMP di Kabupaten Tapin resmi dihentikan hari ini, Jumat (21/5).
Pemberhentian pelaksanaan PTM menyusul keluarnya surat edaran dari Dinas Pendidikan kabupaten Tapin. dengan demikian, pola pembelajaran kembali dilaksanakan daring.
Kabid Tibum Tranmasy Satpol-PP Tapin, MZ Wal Aidi Rakhmat mengatakan pihaknya sudah memberi saran bahwa PTM itu bisa saja dilakukan, tetapi harus mengacu pada SK dari 4 mentri dan aturan dari Mendagri.
“Dinas pendidikan harus benar-benar mempersiapkan data dan surat pernyataan baik itu dari pihak sekolah, orang tua kemudian MOU dengan tim satgas,” ujarnya.
Dari sekolah harus membentuk tim Satgas, sambung Aidi Rakhmat. Jadi, kata dia, tim Satgas ini bekerja sama dengan para pengawas untuk melakukan pembinaan terhadap sekolah agar prokes tetap berjalan.
“Dalam hal proses pembelajaran juga harus memperhatikan kapasitas daya tampung kelas. Kemudian setiap siswa yang masuk perlu diukur suhu tubuhnya,” tuturnya.
Proses mengajar pun tidak seperti yang biasanya, kata Aidi Rakhmat, cukup misalnya tiga jam pertemuan setiap hari atau dua jam tanpa ada istirahat.
“Sebenarnya bukan penutupan, tetapi kita ingin ada koordinasi yang jelas antara dinas pendidikan dengan satgas dan pemerintah daerah,” jelasnya.
Satgas masih melakukan pengkajian ulang, sehingga dengan adanya pengkajian ulang itu aktivitas pembelajaran perlu ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan.
“Misalkan kalau ada yang sudah sesuai dengan prosedural dan sudah punya komitmen dengan data-data yang lengkap dan pemantauan dari tim satgas sudah layak. Silakan saja melaksanakan PTM,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Tapin, Hj. Ratna Ellyani juga angkat bicara terkait PTM tersebut, katanya ada prosedural yang harus dipenuhi.
“PTM itu tidak begitu saja dilaksanakan. Harus ada proses-proses yang dilalui. Dan paling penting adalah koordinasi,” jelasnya.
Dia mengatakan, selain itu juga, kesiapan bagi para pengajar juga perlu, harus wajib di vaksin terlebih dahulu.
“Ini berkaitan dengan nasib banyak orang. Jadi, guru yang harus jadi model Penerapan Protokol kesehatan,” tegasnya.
Diwartakan sebelumnya, Dinas Pendidikan sudah memonitoring kesiapan sekolah. Hasilnya semua sekolah sudah siap. Selain sekolah dan guru-guru, orang tua murid juga sudah menyampaikan kesiapannya.
"Pada umumnya sekolah-sekolah sudah menyiapkan protokol kesehatan. Sementara ini mereka setuju sekolah tatap muka," ungkapnya.
Namun demikian, apabila dalam perjalanan bila ada yang tidak setuju, Disdik tidak memaksa. Untuk murid yang tidak datang, bisa memberlakukan belajar secara daring, seperti yang sebelumnya.
"Untuk kesiapan tenaga pendidik juga sudah diperhatikan. Guru yang sekolahnya tatap muka juga sudah melakukan vaksin," ujar Kadisdik.
Sekolah juga wajib menyediakan minimal 2 alat pengukur suhu tubuh tembak dan membuat jalur masuk khusus serta menyediakan buku besar pencatat hasil suhu tubuh.
"Kita akan terus memonitoring dan mengevaluasi. Seandainya tidak ada penyebaran, tidak menutup kemungkinan semua sekolah bisa tatap muka," lanjutnya.
Bila mana dalam pelaksanaan PTM ada yang positif, Ahlul mengatakan pihak Disdik memperbolehkan sekolah langsung libur, tanpa berkoordinasi terlebih dahulu ke Disdik atau Satgas Covid-19 Tapin.
"Liburnya selama empat belas hari. Namun setelah itu, bisa melaporkan supaya kami mengetahui," tutupnya.