apahabar.com, MARABAHAN – Seiring rencana pemindahan ibu kota Republik Indonesia ke Kalimantan Timur, Barito Kuala sudah menyiapkan tukang bersertifikasi yang siap berpartisipasi mempersiapkan infrastruktur.
Sertifikasi tukang atau tenaga kerja konstruksi, baik baja, kayu, batu dan beton merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak 2017.
Melalui program tersebut, negara juga dapat menekan jumlah penggunaan tenaga kerja asing, terutama dalam proyek-proyek besar.
“Berdasarkan identifikasi yang dilakukan Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin, terdapat sekitar 7.000 tenaga konstruksi di Kalimantan Selatan,” papar Kabid Bina Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel, Noor Efrani, Selasa (03/09).
“Namun baru sekitar 2.000 yang mendapatkan sertifikasi. Ditargetkan di akhir 2021, semua pekerja yang meliputi tukang maupun tenaga ahli, sudah memiliki sertifikasi,” imbuhnya.
Diyakini banyak manfaat yang diperoleh tukang bersertifikasi. Paling utama adalah mempengaruhi kesejahteraan, karena besaran upah mengacu standar upah yang ditetapkan berdasarkan sertifikat.
Kemudian dalam pelelangan proyek konstruksi, kepemilikan sertifikat keahlian menjadi keharusan. Badan usaha yang tak memiliki tenaga bersertifikasi.
“Terkait pemindahan ibu kota negara ke Kaltim, Kalsel juga berperan sebagai daerah penunjang. Dipastikan banyak infrastruktur dibangun, termasuk di Batola,” beber Efran.
“Pun Bappenas sudah memutuskan 10 kota di Indonesia untuk menjadi metropolitan baru. Salah satunya adalah Banjarmasin,” sambungnya.
Menyambut potensi pekerjaan tersebut, Batola pun melakukan persiapan melalui pemberian sertifikasi tukang.
Selain sudah memiliki 150 tukang yang mengikuti sertifikasi pada 30 Juni 2019 di Kiram Park, Dinas PUPR Batola menggelar program sertifikasi bersama Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin di Marabahan, Selasa.
Berlangsung selama dua hari, kegiatan tersebut diikuti 400 tukang yang berasal dari Kecamatan Marabahan, Rantau Badauh dan Barambai.
“Dalam memperoleh sertifikasi, peserta diuji keahlian dan pengetahuan di antaranya tentang kualitas material, pemasangan dan kualitas sumber daya diri sendiri,” jelas Efran.
“Potensi tidak lulus ujian tetap terbuka, karena sertifikat selayaknya dikantongi tenaga ahli. Kami menjamin objektivitas ujian, sehingga bisa menyaring orang yang tidak ahli, tetapi berusaha mendapatkan sertifikasi,” tegasnya.
Selain di Marabahan, sertifikasi juga digelar di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Banjarmasin yang diikuti 120 tukang dari Alalak.
“Sebenarnya jumlah peserta bisa lebih banyak, seandainya semua kecamatan mengirimkan data. Sampai sekarang baru empat kecamatan yang mengirimkan data dan telah disertifikasi,” timpal Saraswati Dwi Putranti, Kabid Bina Jasa Konstruksi Dinas PUPR Batola.
“Dengan mengikuti sertifikasi, level tukang tentu saja berbeda dengan mereka yang belum disertifikasi. Seiring keharusan tenaga bersertifikasi untuk pelelangan proyek konstruksi, sudah diperoleh jaminan pekerjaan yang bagus,” tandasnya.
Baca Juga: Ibu Kota Mulai Terkepung Asap, Kalsel Siaga Bencana
Baca Juga: Selasa Pagi, Ibu Kota Negara Peringkat Kedua Udara Terkotor Dunia
Baca Juga: Kalsel Dukung Kaltim Jadi Ibu Kota Tanpa Impor Pangan
Baca Juga: Tanah Bumbu Siap Jadi Penyangga Pangan Ibu Kota Negara
Reporter: Bastian Alkaf
Editor: Ahmad Zainal Muttaqin