bakabar.com, SAMPIT – Kericuhan di SPBU Samuda, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, membuka kembali persoalan lama terkait distribusi solar subsidi yang dinilai amburadul dan rawan praktik pelangsiran.
Insiden yang terjadi pada Rabu (6/5/2026) itu dipicu persoalan antrean pengisian solar subsidi. Seorang pria yang diduga pelangsir disebut menerobos antrean tanpa nomor urut, sehingga memancing kemarahan sopir lain yang telah berjam-jam menunggu giliran.
Situasi di lokasi sempat memanas. Adu mulut antar sopir tak terhindarkan hingga berujung dugaan pemukulan terhadap salah seorang pengantre.
Korban dilaporkan mengalami luka cukup serius dan harus menjalani perawatan di RSUD dr Murjani Sampit.
“Awalnya tidak mengaku. Tapi setelah rekaman CCTV diperiksa, akhirnya tidak bisa membantah lagi,” ujar seorang sumber, Kamis (7/5/2026).
SPBU Samuda sendiri telah menerapkan sistem nomor antrean untuk pembelian solar subsidi guna menghindari penumpukan kendaraan serta praktik pengisian berulang oleh pelangsir. Namun di lapangan, para sopir menilai aturan tersebut tidak dijalankan secara tegas.
“Kalau sopir kecil wajib ikut aturan, sementara ada yang bebas menerobos antrean, itu namanya pembiaran,” keluh salah seorang sopir.
Keluhan serupa juga datang dari pengantre lain. Mereka menyebut sosok yang diduga pelangsir tersebut bukan kali pertama memicu keributan di area SPBU.
Meski praktik pelangsiran disebut sudah berlangsung lama, hingga kini belum terlihat langkah tegas untuk menghentikan dugaan permainan solar subsidi di lapangan.
Kasus dugaan penganiayaan ini sempat dimediasi di Polsek Jaya Karya Samuda. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, pihak terduga pelaku disebut belum menunjukkan tanggung jawab terhadap korban.
Di sisi lain, dugaan penyalahgunaan solar subsidi juga disebut marak di sejumlah SPBU di Kota Sampit. Warga bahkan mengaku pernah melihat kendaraan diduga pelangsir mengganti nomor polisi agar bisa kembali masuk antrean.
“Ganti plat supaya bisa antre lagi. Itu sudah jadi rahasia umum,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi ini memunculkan sorotan tajam terhadap pengawasan distribusi BBM subsidi di Kotim. Masyarakat menilai antrean panjang dan kelangkaan solar tidak lepas dari praktik pelangsiran yang berlangsung terbuka.
Sebelumnya, Forum Pemuda Dayak (Fordayak) Kotim turut menyoroti persoalan ini. Ketua Fordayak Kotim, Audy Valent, menilai penyelewengan BBM subsidi di daerah tersebut sudah berlangsung terorganisir dan sistematis.
“Penyelewengan ini sudah terorganisir. Ada pelangsir, ada penampung, ada pemodal, dan ada pengguna. Kalau yang disentuh hanya pelangsir kecil, masalah ini tidak akan pernah selesai,” tegasnya.
Ia mendesak aparat penegak hukum untuk menelusuri hingga ke aktor utama, termasuk dugaan keterlibatan perusahaan sebagai pengguna akhir BBM subsidi.
“Perusahaan-perusahaan itu BBM-nya dari mana. Apakah dari BBM industri resmi atau dari penampungan solar subsidi. Ini yang harus dibuka,” ujarnya.
Menurutnya, solar subsidi menjadi jenis BBM paling rawan disalahgunakan karena tingginya kebutuhan di sektor transportasi dan alat berat. Selama pengguna akhir tidak disentuh, mata rantai penyelewengan akan terus berjalan.
Audy juga mendorong aparat memanfaatkan data resmi Pertamina untuk mengungkap dugaan penyimpangan. Dengan mencocokkan data perusahaan pengguna BBM non-subsidi dan aktivitas di lapangan, potensi pelanggaran dinilai bisa terdeteksi lebih jelas.
“Bisa dicek perusahaan mana yang tercatat mengambil BBM non subsidi di Pertamina. Kalau di lapangan mereka tetap beroperasi tapi tidak tercatat, patut dipertanyakan BBM yang mereka gunakan. Ini indikasi kuat adanya BBM ilegal,” pungkasnya.
Kericuhan di SPBU Samuda menjadi gambaran nyata dampak buruk distribusi solar subsidi yang belum tertata. Di tengah antrean panjang masyarakat kecil, dugaan praktik penyelewengan justru disebut masih berlangsung secara terang-terangan.