apahabar.com, BANJARMASIN - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali yang telah ditutup secara resmi hari ini, Rabu (16/11), oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), rupanya memberikan dampak positif bagi Indonesia.
Indonesia mendapat pendanaan hingga US$ 20 miliar atau sekitar Rp 311 triliun (asumsi kurs Rp 15.564 per US$) dari negara-negara maju tergabung dalam G7, termasuk dari Amerika Serikat, untuk Indonesia.
Adapun negara-negara yang tergabung dalam G7 antara lain Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang.
Kabar segar ini pun diungkapkan oleh Presiden Jokowi saat konferensi pers penutupan KTT G20.
Presiden Jokowi mengatakan, komitmen pendanaan US$ 20 miliar ini ditujukan untuk program transisi energi di Tanah Air. Dia menyebut, ini merupakan salah satu hasil dari sejumlah poin penting lainnya dalam KTT G20 di Bali ini.
"Ada beberapa yang dihasilkan, terbentuknya Pandemic Fund yang terkumpul US$ 1,5 miliar. Kemudian, pembentukan dan operasionalisasi resilience and sustainability di bawah IMF US$ 81,6 miliar untuk membantu negara-negara yang menghadapi krisis. Lalu, Energy Transition Mechanism untuk Indonesia memperoleh komitmen Just Energy Transition Partnership (JETP) program US$ 20 miliar," paparnya saat konferensi pers usai penutupan KTT G20 di Bali seperti dilansir cnbcindonesia.
"Hasil yang konkret, meski banyak sekali sebetulnya hasil lainnya," sambungnya.
Lantas, komitmen pendanaan dari Amerika Serikat, Inggris dan lainnya yang tergabung dalam G7 ini apakah berupa utang dengan bunga rendah atau dana hibah?
Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya buka suara terkait hal ini. Dia mengatakan, komitmen pendanaan ini masih akan dibahas lagi secara rinci dengan sejumlah pihak terkait karena merupakan kombinasi dari multilateral development bank, bilateral, dan juga filantropi, maupun hibah (grant).
"Kita akan lihat dari sisi detailnya karena itu berbagai kombinasi dari multilateral development bank, bilateral, dan juga dari sisi filantropi, grant (hibah), itu yang akan kami lihat. Nanti kita akan lihat," tuturnya.
Namun dia menegaskan pendanaan US$ 20 miliar ini sudah pasti dari pihak internasional, tak ada dari institusi Indonesia.
Selebihnya Sri Mulyani menyebut, program ini nantinya akan ditujukan untuk percepatan pemensiunan PLTU batu bara. Namun nanti akan dilihat apakah ada aset PLTU PLN yang sudah siap untuk dipensiunkan atau PLTU dari pengembang listrik swasta (Independent Power Producers/ IPP).
"Jadi akan dilihat berdasarkan yang kemarin disampaikan, dari PLN ada yang sudah siap berasal dari aset PLN sendiri, berasal dari IPP sudah diumumkan dari INA keterlibatannya, jadi per projek akan dilihat," tandasnya.